Pemkot Bekasi Bakal Larang Pelajar Bawa HP ke Sekolah, Orang Tua: Setuju, biar Fokus Belajar

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI --- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melarang pelajar membawa dan menggunakan handphone (Hp) atau ponsel genggam ke sekolah, menuai respon positif dari orang tua.

Seperti diketahui, aturan larangan pelajar bawa HP ke sekolah itu direncanakan mulai berlaku saat tahun ajaran baru 2025-2026.

"Setelah Juli tahun ajaran baru, saya akan betul-betul terkait dengan penggunaan gadget, nantinya HP sudah tidak boleh lagi (dibawa)," kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, saat dikutip Jumat (27/6/2025).
 
Tri menjelaskan nantinya pihak yang dapat mengakses internet melalui Wifi di sekolah hanya guru dan sesuatu hal dengan konteks pembelajaran.

Baca juga: Gagal Curi Motor, Dua Remaja di Jakarta Barat Rampas Handphone, Ancam Korban Pakai Parang

"Mungkin nanti wifi yang ada di sekolah hanya diperuntukkan untuk kepentingan pihak sekolah dan guru dalam rangka proses belajar-mengajar, lain daripada itu tentu kami tidak perkenankan," jelasnya.

Menanggapi hal itu, orangtua murid, Fadil Utomo (44), sepakat dengan rencana aturan larangan pelajar membawa HP ke sekolah.

Ia menilai dengan demikian, pelajar dapat lebih fokus belajar dan rutin berkomunikasi satu sama lain.

"Setuju aja, jadinya pelajar bisa fokus belajar di sekolah, terus jadi sering komunikasi hal baik sama temen-temennya," singkat Fadil, Jumat (27/6/2025).

Ubah sistem absensi

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto akan mencari dan menerapkan teknologi absensi yang lebih akurat dan aman dari praktik curang atau aktivitas joki.

Guna merealisasikan absensi yang akurat itu, Tri akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi.

"Saya minta BKPSDM cari sistem absensi yang lebih baik dan berbasis teknologi, kalau ada yang main curang, pakai joki, kami akan tindak tegas,” kata Tri dalam keterangannya yang dikutip Jumat (27/6/2025).

Tri menjelaskan upaya memperketat sistem bagian dari bukti nyata Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak akan mentoleransi kecurangan, termasuk praktik menggunakan joki absensi.

Terlebih dirinya sempat mendapat pengaduan masyarakat terkait ketidakhadiran seorang pegawai tapi untuk kehadiran terdata masuk.

"Terkait aduan juga saya langsung lakukan sidak ke lokasi pada pekan lalu," jelasnya.

Aturan baru: boleh WFA dan jam kerja fleksibel

Aparatur Sipil Negara (ASN) kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere alias WFA.

Hal ini seusai aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menerbitkan Peraturan Menpan RB Nomor 4 Tahun 2025.

Beleid ini menjelaskan tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. 

"Fleksibilitas kerja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Nanik Murwati dalam keterangan pers, Rabu (18/6/2025).

Nanik beralasan, fleksibilitas kerja diterapkan karena ASN tidak hanya dituntut bekerja profesional, tetapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas kedinasannya.

Oleh karena itu, Kemenpan RB kini mengatur ASN dapat bebas bekerja dari mana saja, termasuk di rumah, sesuai kebutuhan dan karakteristik tugasnya.

"Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas," kata Nanik.

BERITA VIDEO : TEMUAN WALI KOTA BEKASI: ADA ASN BOLOS KERJA TAPI TERDATA DI ABSENSI, TERNYATA PAKAI JOKI

Nanik menegaskan, penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.

"Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan," ujar dia.

Nanik berharap aturan ini menjadi payung regulasi bagi instansi pemerintah dalam menerapkan skema kerja yang fleksibel, baik dari sisi waktu maupun lokasi.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, mengatakan, setiap instansi dapat menyesuaikan penerapan ini.

"Tidak ada pendekatan satu untuk semua. Instansi diberikan keleluasaan untuk menetapkan model fleksibilitas yang paling tepat, asalkan tetap berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas," kata Deny.

Melalui sosialisasi ini, Kementerian PANRB berharap seluruh instansi pemerintah memiliki pemahaman yang sama terhadap prinsip-prinsip fleksibilitas kerja.

(Sumber : TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra/m37/Kompas.com)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp