KPK Tegaskan Bupati Koltim Abdul Azis Telah Ditangkap, Sempat Dibantah Keras oleh Nasdem

TRIBUNBEKASI.COM, MAKASSAR — Penangkapan para pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, berkembang ke penguasa wilayah.

Setelah beredar informasi yang simpang siur, KPK menyatakan penyidiknya telah mengamankan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, memberikan pernyataan tegas yang mengakhiri drama tersebut. 

Ia mengatakan bahwa Abdul Azis telah diamankan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (7/8/2025) malam.

"Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel," kata Fitroh, Jumat (8/8/2025).

Baca juga: Profil Anggota Nasdem Tersangka Korupsi Dana CSR BI, Pernah Jadi Legislator Jabar

Penangkapan ini merupakan puncak dari kegiatan OTT yang dilakukan KPK terkait dugaan suap proyek peningkatan kualitas rumah sakit yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Drama Berawal dari Pernyataan Berbeda

Kegaduhan bermula pada Kamis (7/8/2025) ketika Wakil Ketua KPK Johanis Tanak awalnya membenarkan penangkapan Bupati Koltim.

Namun, kabar ini dibantah keras oleh Abdul Azis yang saat itu sedang mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar.

Pihak Partai NasDem, melalui Bendum Ahmad Sahroni, bahkan menuding KPK "bermain drama" dan menciptakan kegaduhan. 

Sahroni menegaskan bahwa Abdul Azis berada di sampingnya saat kabar OTT menyebar.

Situasi menjadi semakin tidak jelas ketika Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa saat OTT berlangsung di Sultra, bupati memang tidak ada di lokasi, namun ada pihak swasta dan PNS yang diamankan. 

Puncaknya, Johanis Tanak meralat pernyataan awalnya dan mengaku tidak pernah menyebut nama Abdul Azis terjaring OTT.

KPK Amankan Total Tujuh Orang

Di tengah kebingungan publik, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Kamis malam. 

Asep mengonfirmasi bahwa OTT dilakukan di tiga lokasi: Jakarta, Kendari (Sultra), dan Sulawesi Selatan.

"Pasti ada (penyelenggara negara). Karena ini kan konsepnya penyuapan ya, dari swasta ke penyelenggara negara," ujar Asep.

Ia memerinci bahwa tim KPK telah mengamankan total tujuh orang dari Jakarta dan Kendari yang terdiri dari unsur swasta dan PNS. 

Tim dari Sulawesi Selatan, yang membawa pihak yang diamankan termasuk Bupati Koltim, diperkirakan tiba di Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

Dengan pernyataan terbaru dari pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto, dapat dipastikan bahwa drama OTT telah usai. 

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis kini berstatus sebagai pihak yang diamankan dan sedang menjalani proses pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. 

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com