Presiden Marah Soal Tambang Ilegal, Sentil Kapolri & Panglima TNI: Jangan-jangan Anak Buahmu Bermain

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung tambang ilegal dalam dalam pidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo minta dukungan MPR dan seluruh partai politik untuk memberantas tambang ilegal yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 300 triliun. 

Kepala Negara telah menerima laporan mengenai 1.063 tambang ilegal di berbagai daerah an berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan triliun.

“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Prabowo dalam pidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI  di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Presiden meminta TNI dan Polri melakukan tindakan tegas, tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang melindungi tambang ilegal, bahkan jika kegiatan terlarang itu melibatkan perwira tinggi aktif maupun purnawirawan.

“Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pihaknya telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain ketika melakukan penertiban di suatu wilayah.

“Kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” katanya.

Baca juga: Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Tewas Ditembak Kabag Ops Gara-gara Penangkapan di Lokasi Tambang

Prabowo juga menyoroti masalah lama terkait eksekusi putusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu, yang memerintahkan penyitaan kebun kelapa sawit tertentu.

Menurutnya, tidak ada penegak hukum kala itu yang melaksanakannya.

“Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya sudah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita menggunakan pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut,” ucapnya.

Ia menyebut kerap terjadi perlawanan terhadap pemerintah ketika upaya penertiban dilakukan. 

“Berani-berani melawan Pemerintah NKRI yang kita hadapi, saudara-saudara,” kata Prabowo.

Kepada kader partainya, Gerindra, Prabowo juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam kasus serupa.

Jika ada yang terlibat, ia meminta segera menjadi justice collaborator.

“Kalau kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegas Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo menambahkan jika tambang dikelola langsung oleh rakyat kecil, pemerintah bisa mengatur dan melegalkannya melalui koperasi.

“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” katanya.

Aparat Beking Tambang Ilegal

Fakta aparat membekingi tambang ilegal bukanlah omong kosong. 

Penembakan perwira polisi oleh rekannya di Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) pada November 2024 merupakan peristiwa yang dipicu masalah tambang ilegal.

Penembakan dilakukan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari.

Penembakan terjadi setelah Ulil Ryanto menangkap pelaku tambang ilegal yang dibekingi Dadang Iskandar.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai PKS, Nasir Djamil menyatakan, insiden penembakan antar polisi di Solok Selatan dilatarbelakangi oleh persaingan dalam mencari keuntungan dari tambang ilegal. Sebab, ada dugaan AKP Dadang menembak AKP Ulil karena tidak senang dengan penindakan terhadap tambang ilegal.

“Sangat disayangkan bahwa polisi tembak polisi hanya karena soal tambang galian C. Patut diduga karena berebut cuan dari galian C. Sangat memalukan dan melenceng dari polisi presisi,” ujar Nasir dikutip dari Kompas.com, 23 November 2024.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com