TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA ----- DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang merokok.

Soalnya bantuan sosial itu diberikan pemerintah daerah kepada rakyatnya untuk memajukan pendidikan anak-anak di Ibu Kota.

“Ya bagus dong, kami dukung (pencabutan KJP karena merokok), mestinya orang tua itu berterima kasih kepada pemerintah bahwa dengan adanya KJPP itu biaya pendidikan anak mereka terbantu,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi pada Senin (8/5/2023).

Rasyidi mengungkapkan, tidak semua warga Jakarta bisa mengakses bantuan KJP.

Penerima KJP, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, bisa menggunakan bantuan beasiswa itu untuk keperluan sekolah lain, baik buku, baju dan lainnya yang menunjang pendidikan mereka.

“KJP itu kan bisa dimanfaatkan untuk baju, untuk sepatu atau lainnya. Jangan malah dimanfaatkan orang tuanya untuk rokok, bukan dimanfaatkan oleh siswa itu. Kan lumayan besar juga bantuannya, setiap bulan dapat,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk terus masif mensosialisasikan pemanfaatan KJP dengan baik.

Dia berharap, penyaluran KJP ke depannya lebih tepat sasaran.

“Sebentar lagi kan tahun ajaran baru. Dari sisi administrasi harus diperketat, petugas Dinas Pendidikan harus proaktif menyaring penerima KJP agar tepat sasaran. Jangan cuma karena kenal dengan petugas, dia masuk dalam daftar penerima KJP,” imbuhnya.

Baca juga: Hari Pertama Sekolah, 24 Pelajar Asal Jakarta Timur Ingin Tawuran di Wilayah Bekasi Diciduk Polisi

Baca juga: Keluarga Pelajar yang Tewas Ditabrak di Pasar Minggu Lapor Propam, Pertanyakan Rekaman CCTV

Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta meminta guru-guru di Jakarta agar mengajak siswa berinteraksi langsung setiap hari.

Bahkan, ucapnya, guru-guru harus menyediakan waktu khusus untuk mengobrol langsung dan terbuka dengan anak didiknya setiap hari.

"Simple aja saya minta, kita kan ada KJP, pastikan itu sampai kepada mereka. Bagaimana cara nya, 5 menit disetiap guru setiap kelas setiap hari panggil anak murid cerita apa saja di depannya," kata Heru.

Dia lalu memberi pengalaman saat menjadi Wali Kota Administrasi Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Saat itu, Heru mengajak anak-anak sekolah berinteraksi sehingga dia mengetahui ternyata masih ada anak didik yang mendapatkan kekerasan, dan dengan adanya interaksi itu setiap guru bisa melihat kondisi anak secara langsung.

“Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok bajunya lusuh, kan sudah ada KJP. Sampai nggak? Jangan -jangan dibelikan rokok. Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok maka KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas,” jelas Heru. (faf)

--