Setahun Memimpin Karawang, Aep: Bukan Manusia Sempurna tapi Berusaha Lebih Baik Jalankan Amanah

Ringkasan Berita:

• Setahun kepemimpinan Bupati–Wabup Karawang Aep Syaepuloh–Maslani fokus RPJMD: pendidikan, kesehatan, dan pertanian untuk kesejahteraan warga.
• Infrastruktur: renovasi sekolah Rp170 miliar di Karawang utara & tengah, rampung RSUD Rengasdengklok, underpass Gorowong, jalan/jembatan strategis termasuk Jembatan Ciselang.
• Pertanian & sosial: UHC 100,25 persen (anggaran 2026 Rp290 miliar), pembebasan PBB petani ≤3 ha, asuransi gagal panen, beasiswa anak petani; Aep raih Satyalancana Wira Karya.

Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- Bupati Karawang dan Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh dan Maslani genap setahun memimpin.

Pada 20 Februari 2025 lalu, Aep-Maslani bersama seluruh kepala daerah lainnya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Aep menegaskan, sejak awal bersama wakilnya, langsung tancap gas melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karawang sebagai penjabaran visi dan misi dalam lima tahun ke depan.

Semua kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian Aep pada tahun pertama kepemimpinannya.

Pendidikan, kekesehatan, dan pertanian yang muaranya demi kesejahteraan warga menjadi prioritas utamanya.

"Insfrastruktur pendidikan, kesehatan, juga jalur ekonomi masyarakat perlu diperbaiki. Sementara peningkatan hasi pertanian harus ditempuh melalui kebijakan yang mendungkung sektor tersebut," kata Aep saat diwawancarai pada Jumat (20/2/2026).

Aep menyebutkan, perbaikan insfrastruktur pendidikan secara berjenjang telah dimulai dari wilayah Karawang utara yang meliputi Kecamatan Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Cibuaya, dan Pakisjaya dengan total anggaran Rp 80 miliar di tahun 2025.

Sementara untuk perbaikan bangunan sekolah di Kecamatan Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Cilebar, dan Jayakerta disiapkan anggran Rp 90 miliar.

Setelah dari wilayah Karawang utara perbaikan akan merembet ke kecamatan lain yang belum tersentuh renovasi.

Di sektor kesehatan, sambung Aep, tahun 2025 lalu Pemkab Karawang mampu merampungkan pembangunan RSUD Rengasdengklok dan penyelesaian lantai dasar IGD RSUD Karawang.

"Di tahun 2026 ini akibat adanya kebijakan pengurangan TKD, pembangunan insfrastruktur kesehatan dialihkan ke sejumlah Puskesmas," kata Aep lebih lanjut.

Di bidang kesehatan lainnya, Pemerintah Kabupaten Karawang mencatat capaian Universal Health Coverage (UHC) sepanjang 2025 pada angka 100,25 persen dari total penduduk sebanyak 2.269.594 jiwa.

Kondisi ini menegaskan komitmen Pemda dalam menjamin kesehatan masyarakat secara optimal.

Pada tahun 2025, sambung dia, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk UHC Rp 220 miliar.

Di 2026 ini, Pemkab Karawang menganggarkan Rp 290 miliar untuk UHC, tanpa dipengaruhi pengurangan TKD.

"Alhamdulillah masyarakat sudah bisa menilai tentang infrastruktur pendidikan, dan kesehatan yang mulai terlihat dan terdampak," terang Aep.

Aep melanjutkan, guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat, ada sejumlah ruas jalan dan jembatan yang ditingkatkan dan dibangun di tahun 2025.

Ruas jalan tersebut tentunya yang menjadi tanggungjawab kabupaten, seperti ruas Johar-Krasak, Krasak-Cikalong, Tanjungpura-Rengasdengklok, dan ruas jalan lainnya.

Selain jalan, Pemkab Karawang telah merampungkan pembangunan Jembatan Ciselang yang merupakan penghubung area persawahan ke wilayah perkotaan.

Dengan rampungnya jabatan itu, distribusi hasil pertanian akan lebih cepat, sehingga mampu meningkatkan harga produk pertanian tersebut.

Untuk mengurai kemacetan di wilayah kota, Aep menyebutkan telah meresmikan penggunaan underpass Gorowong yang menghubungkan Jalan Surtokunto ke Telukjambe untuk menuju ke kawasan industri, sehingga para pekerja tidak terjebak macet lagi saat pergi dan pulang bekerja.

Masih di wilayah perkotaan, di tahun pertama kepemimpinan Aep, sejumlah infrastruktur berhasil diselesaikan di antaranya peningkatan Jalan Tuparev menjadi lebih estetik, pembenahan Stadion Singaperbangsa dan GOR panatayudha hinga lebih representatif, hingga ke penataan ruang terbuka hijau.

Khusus di sektor pertanian, Pemkab Karawang menerapkan berbagai kebijakan yang pro petani.

Di antaranya pembebaskan petani dari beban PBB yang lahan sawahnya tidak lebih dari 3 hektare.

Kemudian, lanjut Aep, Pemkab juga mengalokasikan anggaran untuk membayar premi asuransi pertanian.

"Para petani yang mengalami puso alias gagal panen akibat bencana atau hama bisa mendapatkan ganti rugi melalui asuransi ini," katanya.

Tak hanya itu, di tahun 2025 Pemkab Karawang menyiapkan anggaran Rp 25 miliar khusus untuk beasiswa para anak petani kurang mampu agar bisa meraih gelar sarjana pertanian.

Supaya merata beasiswa itu diberikan kepada satu anak petani dari tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.

"Kami ingin anak-anak Karawang tidak melupakan pertanian. Harus ada di antara mereka yang berhasil meriah gelar Sarjana Pertanian. Dalam hal ini kami telah bekerja sama dengan pihak Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang," katanya.

Atas jasa-jasanya di sektor pertanian itu, Aep menerima Setya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di acara Penan Raya yang dilaksanakan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026).

Bagi Aep, anugerah tersebut merupakan penyemangat agar lebih giat bekerja melayani masyarakat.

Sebab, tujuan utama dari jerih payahnya adalah menyejahterakan masyarakat Karawang, tanpa embel-embel politis.

"Saya bukan manusia sempurna, tentu saja ada kekurangan saat memimpin Kabupaten Karawang ini. Tapi saya berusaha menjadi lebih baik dalam menjalankan amanah ini," ucapnya sebagai penutup. (MAZ/*)