Menkeu Sri Mulyani Minta Maaf dan Ajak Jaga Indonesia dengan Tidak Menjarah

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, baru saja mengalami situasi traumatik.

Rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, menjadi korban penjarahan massa pada Minggu (31/8/2025)  dini hari.

Peristiwa ini berdekatan dengan aksi penjarahan dan perusakan di rumah beberapa anggota DPR di antaranya Ahmad Sahroni dan Eko Patrio.

Dari video yang beredar di media sosial, sejumlah orang tampak membawa barang-barang di rumah Sri Mulyani, mulai dari lukisan, TV, hingga piring.

Setelah kejadian itu, Sri Mulyani menuliskan pernyataan yang cukup panjang melalui akun Instagram-nya, Senin (1/9/2025).

"Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini," tulis Sri Mulyani mengawali pernyataannya.

Menurut Bendahara Negara itu, membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. 

Ia juga menegaskan, kebijakan dan undang-undang (UU) dibuat melalui sistem yang sah dan transparan, melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. 

Jika ada ketidakpuasan, sistem demokrasi telah menyediakan jalur konstitusional, seperti Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan, bukan dengan anarki, intimidasi, atau kekerasan.

Di akhir, Sri Mulyani memberikan pesan agar masyarakat ikut menjaga dan membangun Indonesia dengan tidak merusak hingga menjarah.

Selengkapnya, inilah pernyataan Sri Mulyani usai rumahnya dijarah: 

Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini.

Baca juga: Harta Benda Rumah Nafa Urbach di Bintaro Ludes Dijarah Massa, Termasuk Pakaian Dalam Miliknya

Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu.

Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.

Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi.