Tri Adhianto Temui Pramono Anung Bahas Dampak Longsor TPST Bantargebang

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bertemu Gubernur DKJ Pramono Anung membahas dampak longsor TPST Bantargebang, terutama setelah penutupan zona 4 yang mengurangi kapasitas pembuangan sampah.
• Penutupan zona memicu antrean truk sampah hingga 8 km, menyebabkan kemacetan serta risiko kesehatan akibat cairan lindi dan material sampah di jalan.
• Pemkot Bekasi dan Pemprov DKJ menyesuaikan operasional truk serta mempertimbangkan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah seperti RDF sebagai solusi sementara.

Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN- Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bertemu dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, untuk membahas berbagai persoalan yang muncul akibat longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Pertemuan tersebut sebelumnya berlangsung di Balai Kota Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

Tri mengatakan, pembahasan utama dalam pertemuan itu berkaitan dengan dampak operasional TPST Bantargebang, termasuk situasi setelah penutupan satu dari sekian zona pembuangan.

Menurut orang nomor satu di Kota Bekasi itu, penutupan zona 4 membuat kapasitas pembuangan menjadi berkurang sehingga memicu kepadatan truk sampah yang menuju lokasi.

“Yang dibahas terutama bagaimana kita menyiasati kondisi TPA di Bantargebang. Karena dengan ditutupnya zona 4 tentu ada kekurangan tempat pembuangan,” kata Tri saat ditemui di kawasan Stadion Patriot Candrabhaga, Kecamatan Bekasi Selatan, Minggu (15/3/2026).

Tri menjelaskan, pertemuan dengan pembahasan topik tersebut memang perlu dilakukan.

Mengingat, kondisi itu berdampak pada mobilisasi kendaraan pengangkut sampah yang harus dialihkan ke zona lain.

Akibatnya, sejumlah truk sampah dari Jakarta harus menuju zona 2 dan 3 sehingga memperlambat proses pembuangan.

Walhasil, ketika awal penerapan skenario pengaturan pembuangan, sempat terjadi antrean panjang truk sampah menuju TPST Bantargebang.

Bahkan, antrean kendaraan sempat mencapai hingga sekira delapan kilometer.

“Kalau tidak diatur tentu bisa terjadi hambatan. Bahkan sempat terjadi antrean sampai delapan kilometer,” jelasnya.

Tri menuturkan, selain adanya antrean menggulir hingga sebabkan kemacetan lalu lintas, dampak lainnya juga berpotensi pada kesehatan lingkungan.

Hal itu karena cairan lindi dari truk sampah serta material sisa seperti belatung berpotensi jatuh di jalan hingga menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat sekitar.

“Ini tentu membahayakan dari sisi keselamatan lalu lintas, juga kesehatan. Karena air lindi dan belatung bisa jatuh di jalan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap,” tuturnya.

Bahkan, Tri juga menyampaikan kabar terbaru, adanya penolakan dari sebagian warga pada hari pertama penerapan skema pengaturan truk sampah.

“Nah itu sebenarnya sudah kami bicarakan. Tapi mungkin karena hari pertama teknisnya belum terbagi secara merata sehingga masyarakat sempat bergejolak,” ucapnya.

Usai melakukan pertemuan, Tri mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKJ langsung melakukan penyesuaian pengaturan operasional di lapangan.

Satu contohnya dengan membatasi waktu kedatangan truk sampah serta mengatur volume pengiriman setiap harinya.

Selain itu, pemerintah juga mulai mempertimbangkan berbagai alternatif pengolahan sampah.

Optimalisasi fasilitas pengolahan seperti refuse derived fuel (RDF) di beberapa titik di Jakarta menjadi salah satu opsi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Kami juga berpikir alternatif, bagaimana mengoptimalkan fasilitas seperti RDF di Rorotan dan Sunter sampai nanti ada penyelesaian jangka panjang,” pungkasnya. (M37/Advertorial Diskominfo Pemkot Bekasi)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News