Puluhan Mahasiswa Ujuk Rasa Menuntut Transparansi Program Beasiswa Karawang Cerdas

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG - Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Karawang, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karawang, Kamis (23/9/2021).

Aksi unjuk rasa ini menuntut transparansi Pemkab Karawang atas program beasiswa Karawang cerdas.

Baca juga: Pemerintah Kota Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Rp 60 Miliar, Wali Kota: Uangnya Mesti Dicari Dulu

Pasalnya, banyak data ganda maupun dugaan dana Rp 500 juta yang mengendap.

Dalam aksi unjuk rasa itu, mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat yang berjaga karena keinginannya bertemu dengan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar tak kunjung dipenuhi.

Bahkan tak ada satupun perwakilan Pemkab Karawang maupun DPRD Karawang yang menemuinya.

Mahasiswa kemudian berusaha menerobos masuk. Belasan mahasiswa berhasil masuk, meski sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan polisi.

Belasan mahasiswa yang berhasil lolos dari penjagaan kemudian mendatangi gedung Singaperbangsa tempat Bupati Karawang berkantor.

Baca juga: Fraksi PSI Nilai Pemprov DKI tak Serius Kelola Sampah Warga Jakarta

Di dalam, mereka terus menyuarakan agar dapat ditemui Bupati Karawang dan Ketua DPRD Karawang , tapi tak kunjung ditemui.

Akhirnya, setelah di mediasi mahasiswa menyerahkan surat untuk Bupati Karawang yang berkaitan dengan evaluasi Karawang Cerdas diterima Asda I Karawang.

Para mahasiswa itu juga menyegel kantor Disdikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga) Kabupaten Karawang dan gerbang utama kompleks Pemda Karawang.

Koordinator Gemak, Bayu Ginting dalam orasinya mengatakan, Pemerintah kabupaten Karawang belum melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia terhadap program beasiswa Karawang Cerdas.

Baca juga: Muncul Kerajaan Angling Dharma, Baginda Sultan Iskandar Jamaludin Firdaus Janji Entaskan Kemiskinan

"Bahkan bupati mengatakan temuan BPK hanya dianggap temuan semata. Padahal ada indikasi korupsi dalam program ini," katanya.

Mahasiswa juga menyoroti soal uang beasiswa yang mengendap sebesar Rp 500 juta di rekening Bjb.

"Berapa banyak pelajar yang bisa berkuliah dan sekolah bila uang mengendap Rp 500 juta ini disalurkan," paparnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan atau tanggapan dari pihak Bupati Karawang, Ketua DPRD Karawang maupun pejabat Pemda lainnya.

Baca juga: Dinas Pendidikan DKI Klaim Belum Terima Data atas Temuan 25 Klaster Covid-19 Akibat PTM