Berita Bekasi
Hindari Data Ganda, Pemberian Bansos di Kabupaten Bekasi Diharapkan Tercatat Sistem
Program yang disebutnya sebagai sistem layanan rujukan terpadu itu, bisa menghindari terjadinya data ganda.
Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG -- Guna menghindari adanya data ganda, pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga sebaiknya bisa tercatat pada sistem tersendiri.
Imbauan itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Fatma Hanum.
Selama ini, kata Hanum, terdapat ketidakjelasan dan permasalahan data ganda sehingga beberapa warga yang telah menerima pemerintah bansos dari pusat, juga menerima bantuan dari pemerintah provinsi.
"Seperti misalnya ada satu orang yang menerima bantuan dari pusat, tapi dia juga menerima bansos dari provinsi. Ini sering sekali terjadi," kata Fatma saat dikonfirmasi, Sabtu (25/9/2021).
Terlebih lagi, terdapat banyak penggolongan para keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam beberapa program bansos.
Baca juga: Belum Dapat Bansos? Segera Laporkan Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos, Ada Fitur Usul dan Sanggah
Baca juga: Terlilit Utang Ongkos Nyaleg, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terpaksa Gadaikan SK Pengangkatan
Program yang disebutnya sebagai sistem layanan rujukan terpadu itu, bisa menghindari terjadinya data ganda.
"Apalagi jumlah bansos kan banyak, harus diklasifikasikan berapa orang DTKS-nya, berapa orang yang PKH, kemudian siapa yang dapat bantuan pusat, siapa yang dari pemprov. Nanti kan ketahuan agar tidak dobel datanya," ungkapnya.
Hal tersebut menjadi masalah klasik yang juga terjadi di beberapa daerah lainnya.
Namun sejumlah pemerintah kota/kabupaten telah berhasil mengembangkan program untuk menghindari data ganda.
"Memang permasalahannya teknis sekali, tapi tetap harus diselesaikan, beberapa daerah sudah membentuk program itu dan berhasil, seperti di Pekalongan," kata Fatma.
