Gilbert Simanjuntak Sesali Fraksi yang Tolak Interpelasi Formula E Hanya Berkoar di Kafe

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta gelar rapat paripurna pandangan umum fraksi untuk memakai hak interpelasi, Selasa, (28/9/21).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, tujuh fraksi yang menolak interpelasi Formula E harus tetap hadir dan menyampaikannya di rapat paripurna.

Baca juga: Operasi Yustisi Tempat Hiburan Malam di PGC, Aparat Gabungan Kramat Jati tidak Temukan Aktivitas

"Bukan menyampaikannya di luar, apalagi di kafe," ucap Gilbert di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat Selasa, (28/09/21).

Lanjutnya, kata Gilbert, setuju atau tidak setuju atas interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan itu, sebaiknya tetap disampaikan di rapat paripurna sebab itu merupakan hak tiap anggota dewan.

"Kalau bukan kita yang menghargai Paripurna kita, siapa yg menghargai," ucapnya.

Kendati demikian, ia juga menyampaikan bahwa tidak ada agenda yang diselipkan.

Dirinya menilai Bamus itu memungkinkan untuk mengagendakan, karena ada tujuh fraksi yang hadir dan mereka tidak menolak.

Baca juga: Begini Antusiasme Ratusan Warga di Kecamatan Cabanbungin Bekasi Jalani Vaksinasi Covid-19 Malam Hari

Sementara itu, diketahui Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kompak mengerahkan seluruh anggotanya atau full team untuk mengajukan hak interpelasi.

Totalnya, ada 33 anggota yang terdiri dari 25 anggota dari PDI Perjuangan dan delapan anggota dari PSI.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana turnamen Formula E yang digelar pada 2022 mendatang.

Dewan menilai, hendaknya turnamen dibatalkan dan duit dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut, hak interpelasi atau bertanya tentang Formula E digulirkan untuk mencerahkan tentang rencana balap mobil listrik itu.

Baca juga: Fasilitasi Petani, Polsek Cabangbungin Gelar Vaksinasi Malam Hari

Sebab ajang balap yang digelar pada Juni 2022 nanti, menimbulkan polemik di masyarakat, karena Jakarta masih berada dalam situasi pandemi Covid-19.

“Saya berharap dari mekanisme bertanya dan dijawab oleh pihak eksekutif ini dapat memberikan gambaran bagi DPRD DKI Jakarta, sehingga tercerahkan,” katanya yang dikutip dari akun Instagram @prasetyoedimarsudi, Senin (27/9/2021).

“Serta seluruh warga masyarakat DKI Jakarta yang mendengarkan penjelasan Pemprov DKI Jakarta, dapat terobati rasa penasarannya mengenai urgensi balap mobil listrik itu,” tambah politikus PDI Perjuangan ini.