BPS Karawang Sebut, Data Kemiskinan Ekstrem di Karawang dari BPS Pusat

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Wilayah Kabupaten Karawang disebut oleh Wakil Presiden Maruf Amin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian masuk dalam lima besar daerah yang memiliki kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, Budi Cahyono menjelaskan data akhir yang dirilis itu merupakan data dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini BPS Pusat.

Menurut Budi Cahyono, BPS Karawang hanya melakukan pendataan serta sampling soal data kemiskinan di wilayah Karawang.

"Jadi tugas kami di Karawang, hanya melakukan pendataan dan survei secara sampling di Karawang. Hasil itu kami serahkan ke Provinsi diteruskan ke pusat, jadi hasil akhir itu dari pusat," kata Budi menjawab awak media di Kantor BPS Karawang, Senin (4/10/2021).

Budi mengungkapkan pihaknya melakukan sampling random terhadap 10.040 warga Karawang. Data warga itu berdasarkan dari data sampel buat sensus (DSBS).

Pihaknya melakukan pendataan mengenai pendapatan warga Karawang, per bulan hingga per hari.
"Dari hasil sampling itu kita serahkan ke BPS Provinsi dan diteruskan ke Pusat. Dari situ muncul data kemiskinan per provinsi dan kabupaten," imbuh dia.

Adapun kemiskinan ekstrem itu diukur menggunakan 'absolute poverty measure' yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim- setara dengan USD 1,9 PPP (pendapatan per kapita) atau Rp 11.941,1.

Skema perhitungan itu berdasarkan dari Word Bank atau Bank Dunia. Dari situ didapatkan tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 sebesar 4 persen di tingkat nasional. "Untuk data akhir itu pemerintah pusat atau BPS Pusat," ucapnya.

Berdasarkan data BPS kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat paling tertinggi dengan 1.785,6 atau 3,6 persen dari total jumlah penduduk.

Kemudian Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.747,0 atau 4,4 persen dan Jawa Tengah 1.527,6 atau 4,4 persen dari total jumlah penduduk.

"Terbesar di tiga daerah itu walaupun secara persentase kecil tapi kan jumlah penduduknya banyak," imbuh dia.

Budi menegaskan pihaknya hanya mengeluarkan data secara makro saja. Untuk data mikro hingga disebutkan secara rinci 25 desa masuk kemiskinan ekstrem bukan dari BPS.

"Kami data makro, bukan dari kami yang 25 desa itu. Untuk mikro itu mungkin peranan statistik sektoral. Seperti dinas-dinas atau instansi lain," kata dia.

Bupati Karawang meragukan

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana meragukan data mengenai Karawang masuk lima besar penduduk miskin ekstream se-Jawa Barat.

Disebutkan 25 desa di wilayah Karawang masuk kategori miskin ekstream berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurut Cellica, 25 desa yang wilayahnya masuk dalam daftar warga miskin ekstrem mayoritas berada di pesisir utara Karawang.

Dari hasil keterangan para kepala desa dengan data yang ditunjukkan mereka data dari BPS itu tidak sepenuhnya benar.

"Makanya kita kan enggak tahu hitungannya seperti apa ya. Karena yang disampaikan pak kades itu data yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya di lapangan kan jujur mereka yang lebih tahu," ujar Cellica, usai rapat bersama para kepala desa di Galeri Seni Budaya Pemda Karawang, pada Jumat (1/10/2021).