Turunkan Angka Pengangguran 220 Ribu Orang, Ini Instruksi Pj Bupati Bekasi ke Disnaker

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG -- Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menurunkan angka pengangguran yang kini mencapai 220.000 orang.

Selain membuka lapangan kerja dengan berkoordinasi dengan dunia usaha, Dani menilai perlu juga mempersiapkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Mengadakan program pelatihan kerja bisa membuat pengangguran yang mayoritas merupakan warga lokal Kabupaten Bekasi memiliki daya saing.

"Saat ini sudah ada Badan Latihan Kerja yang mempersiapkan Angkatan kerja kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan," ucap Dani saat dikonfirmasi, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Kurangi Angka Pengangguran, DPRD Jabar Sarankan Pemkab Bekasi Manfaatkan Sektor Usaha Informal

Baca juga: Pengangguran di Kabupaten Bekasi Jadi Masalah Serius, Pj Bupati Kumpulkan Pengelola Kawasan Industri

Ia mengaku telah menginstruksikan Dinas Tenag Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi untuk semakin menggencarkan program pelatihan kerja.

Dinas diminta untuk dapat menambah intensitas pelatihan dengan berbagai keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan Industri. 

"Dari data yang saya peroleh, Kabupaten Bekasi memiliki 1,8 juta angkatan kerja, di mana diantaranya terdapat 212 ribu yang berstatus pengangguran terbuka. Semoga pelatihan magang ini bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi," katanya.

Dengan mengadakan banyak pelatihan, diharapkan para warga yang masih menganggur bisa memiliki peluanh lebih besar untuk bisa diterima perusahaan setelah memiliki kemampuan maupun keterampilan tertentu.

BERITA VIDEO : WAGUB DKI JELASKAN SOAL PEMINDAHAN TUGU SEPATU UNTUK DIBERSIHKAN

Berdasarkan catatan Disnaker 2020, terdapat 7.339 perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi.

Namun, banyaknya perusahaan rupanya tidak menjamin persoalan jumlah pengangguran dapat terselesaikan. Bukannya menurun, jumlah pengangguran ini justru meningkat signifikan.

BPS mencatat pada Agustus 2020, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi menembus angka 11,54 persen dari angkatan kerja atau sebanyak 212.435 orang. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan 2019 lalu yang mencapai angka 8,4 persen atau 158.958 orang. 
 
Tak menjamin atasi pengangguran

Sebanyak 220.000 warga Kabupaten Bekasi menganggur.

Angka pengangguran itu merupakan hasil penghitungan pihaknya kemudian disandingkan dengan data milik Badan Pusat Statistik.

"Angka pengangguran di kita masih di angka 11,9 persen dari angkatan kerja. Sekitar 220.000-an orang. Relatif tetap angkanya meskipun naik dibanding sebelum pandemi," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Suhup, saat dikonfirmasi (11/10/2021).

Berdasarkan catatan Disnaker 2020, terdapat 7.339 perusahaan di Kabupaten Bekasi.

Namun, banyaknya perusahaan rupanya tidak menjamin persoalan jumlah pengangguran dapat terselesaikan.

Bukannya menurun, jumlah pengangguran ini justru meningkat signifikan.

BPS mencatat pada Agustus 2020, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi menembus angka 11,54 persen dari angkatan kerja atau sebanyak 212.435 orang.

Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan 2019 lalu yang mencapai angka 8,4 persen atau 158.958 orang.

Kemudian tahun ini angka tersebut tak kunjung menurun, bahkan berpotensi bertambah seiring pandemi yang belum juga berakhir.

Terlebih di beberapa sektor, pemutusan hubungan kerja masih terjadi.

Achmad Noor, aktivis ketenagakerjaan Bekasi, mengatakan, tingginya pengangguran salah satunya disebabkan karena minimnya komitmen pemerintah daerah.

Berbagai balai latihan kerja yang dibangun selama ini pun tidak mampu mencetak tenaga kerja yang sepenuhnya dibutuhkan oleh industri.

"Balai yang dimiliki pemerintah hanya mampu mencetak puluhan orang, sedangkan jumlah pengangguran capai ratusan ribu. Mau sampai kapan pengangguran ini dapat terserap. Bahkan biaya membuat balai latihan kerja, operasionalnya dan segala kebutuhannya bisa jadi tidak sebanding dengan angkatan kerja yang dihasilkan," ucapnya.

Tingginya pengangguran di Bekasi ini dibarengi dengan transmigrasi yang tidak terkendali.

Banyak warga luar daerah yang bekerja di ribuan pabrik di Bekasi. Tidak berselang lama, pekerja itu akhirnya memiliki KTP Kabupaten Bekasi.

"Kalaupun di suatu perusahaan itu isinya warga ber-KTP Bekasi, bisa jadi sebenarnya bukan warga lokal atau warga setempat. Tapi warga luar yang bekerja di Bekasi. Sebetulnya tidak masalah, tapi bagaimana dengan industri sebanyak ini, warga lokalnya bisa mendapat pekerjaan, bukan malah menganggur," kata Achmad.