Kementerian Agama akan Cabut Ijop Pesantren di OKU, yang Pemiliknya Merudapaksa Santriwatinya

Kementerian Agama memastikan cabut izin operasional pesantren di Ogan Komering Ulu, yang pemiliknya melakukan rudapaksa kepada santriwatinya.

Editor: AC Pinkan Ulaan
Istimewa/Kementerian Agama
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan Kementerian Agama akan mencabut izin operasional pesantren, yang pemiliknya melakukan rudapaksa kepada santri atau santriwatinya. Keterangan foto: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA -- Kementerian Agama Republik Indonesia mencabut izin operasinal (Ijop) sebuah pesantren di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, setelah pemilik pesantren tersebut terbukti melakukan rudapaksa kepada salah satu santeiwatinya.

"Saya menyesalkan dan mengutuk peristiwa ini. Saya pastikan izin operasional (Ijop) pesantren dicabut," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Jumat (31/12/2021), dikutip dari laman Kementerian Agama.

"Saya juga minta hukum berat pelaku," lanjutnya.

Sebagaimana dilansir laman Kementerian Agama, pemilik pesantren bernama M Syukur itu telah ditahan pihak kepolisian setempat.

Gus Yaqut, panggilan akran Menag, mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah strategis menyikapi masalah ini.

Selain menutup dan menghentikan kegiatan pembelajaran di lembaga tersebut, Kemenag juga memulangkan seluruh santri ke daerah asal masing-masing.

"Kemenag akan membantu mereka mendapatkan sekolah lain untuk melanjutkan pembelajarannya," ujar Gus Yaqut.

"Kemenag bersinergi dengan madrasah-madrasah di lingkup Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama," sambungnya.

Gus Yaqut menegaskan bahwa Kementerian Agama berada di pihak para korban, dalam hal ini korban rudapaksa di lingkungan pendidikan keagamaan.

Kemenag akan memberikan perlindungan, kepada para pihak yang melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan keagaman.

"Kemenag menyatakan perang terhadap pelaku kekerasan seksual, dan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengejar dan membersihkan predator seksual di lembaga pendidikan keagamaan," tandasnya. (*)

sumber: kemenag.go.id

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved