Anggaran Lintasan Formula E Bertambah Rp 10 M, Ketua Fraksi PDIP DKI: Emang Duit Nenek Moyangnya Apa

TRIBUNBEKASI.COM --- Membengkaknya anggaran lintasan Formula E senilai Rp 10 miliar bikin geram Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. 

Perseroan daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara turnamen diminta tegas terhadap perjanjian kontrak kerja dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (JKMP).

“Sejak awal sudah curiga dari penetapan pemenang ditujukan kepada Jakon (JKMP), karena kenapa? Awalnya dibatalkan, (lalu) ditetapkan berikutnya Jakon,” kata Gembong.

“Ditambah mencurigakan lagi sekarang ada item yang ditambah nilai nominal dari Rp 50 miliar menjadi Rp 60 miliar. Lah itu duit nenek moyangnya apa,” lanjut Gembong.

Baca juga: Lapisan Lintasan Formula E Gunakan Bambu, Pengamat Menilai Proyek Balapan di Ancol Penuh Masalah

Baca juga: ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tak Wajib Beli Tiket Formula E, Wagub: Mewajibkan Tidak Mungkin

Menurut Gembong, Jakpro harus melakukan lelang tender ulang karena penambahan duit Rp 10 miliar tidak masuk dalam kontrak awal.

Dia menyebut, Jakpro dan JKMP tidak menyusun perencanaan yang matang dalam kegiatan konstruksi lintasan Formula E.

“Kalau kita merencanakan sesuatu kemudian dalam perjalanan terjadi pembengkakan yang luar biasa besar Rp 10 miliar. Itu angka yang besar loh, itu sudah bisa menyelesaikan persoalan banjir,” imbuhnya.

Gembong menuding, membengaknya anggaran ini juga terjadi karena Jakpro tidak mengetahui persoalan tentang sirkuit Formula E.

BERITA VIDEO : SIRKUIT FORMULA E ANCOL MULAI DIGARAP

Padahal mereka sudah melakukan studi banding dalam turnamen Formula E di Kota Diriyah, Arab Saudi beberapa waktu lalu.

“Iya nggak ngerti Jakpro, sama saja kayak saya. Tiba-tiba sekarang saya suruh jadi Direktur Keuangan ya ngerti ngitung duit, nggak orang, kan gitu. Kan jadi repot kan gitu,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gembong mengaku bingung dengan kerjaan yang dilakukan Jakpro.

Pasalnya duit yang dipakai Jakpro dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bersumber dari duit rakyat.

Baca juga: Selain Jadi Ajang Balap, Sirkuit Formula E Diproyeksikan Jadi Lokasi Kegiatan Kemanusiaan

“Jakpro itu punya duit berdasarkan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta melalui penyertaan modal daerah (PMD). Artinya Jakpro diperintahkan oleh Pemerintah DKI untuk cari duit, cari untung, lah ini nggak buntung sudah bagus. Kan repot gitu loh,” katanya.

Sementara itu Senior Manager PT JKMP Ari Wibowo mengatakan, nilai anggaran Rp 60 miliar tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya yakni Rp 50 miliar. 

“Iya karena ada tambahan-tambahan ya. Iya betul (kayak pengerasan tanah),” ungkapnya.

Selain itu jumlah anggaran Rp 60 miliar tersebut dipastikan hanya untuk pembangunan sirkuit saja.

Sementara untuk pembangunan tempat penonton tidak termasuk di dalamnya. 

“Sirkuit doang. Jadi tidak masuk dalam penonton, grand standnya penonton, tribun nggak masuk,” sambung Ari. 

PDIP terbahak dengan anggaran Formula E membengkak

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono terbahak dengan anggaran lintasan Formula E di Kawasan Ancol, Jakarta Utara yang membengkak Rp 10 miliar. Gembong merasa heran dengan pembangunan sirkuit yang dilakukan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (JKMP) tersebut, karena seharusnya pengerjaan dilakukan sesuai pagu anggaran yang disediakan.

“Haha membengkak itu gimana ceritanya? Itu namanya kontrak abal-abal, kontrak itu kan sudah ada kesepakatan awal dan kesepakatannya kayak gimana,” kata Gembong pada Senin (7/3/2022).

“Kok tiba-tiba dalam perjalanan begitu, sudah dikerjakan ada pembengkakan biaya yang tidak masuk akal begitu. Ya apapunlah bahwa kontrak itu kan sudah mengikat bagi kedua belah pihak dengan segala risiko atau konsekuensi,” lanjutnya.

BERITA VIDEO : ANGGARAN PEMBUATAN SIRKUIT FORMULA E BENGKAK RP 10 MILIAR

Menurut Gembong, perseroan daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) harusnya mampu memastikan bahwa nilai pengerjaan sesuai dengan kontrak yang ada. Pada awalnya lintasan Formula E dibangun dengan anggaran Rp 50 miliar, namun di tengah perjalanan konstruksi naik Rp 10 miliar menjadi Rp 60 miliar.

Jika ada nilai di luar kontrak yang disepakati, kata dia, Jakpro harus kembali menggelar lelang. Cara ini dianggap adil bagi siapapun yang ingin mengikuti kontrak tersebut.

“Katakanlah saya minta tolong belikan gelas tanpa tutup, harganya Rp 50 juta, tapi dalam perjalanannya aku minta tutup. Berarti kan tutup ini harus kontrak baru logikanya begitu, karena kontrak pertama harga Rp 50 juta itu,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Gembong meminta kepada perseroan daerah maupun pemerintah untuk lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan konstruksi. Jangan sampai persoalan ini terulang kembali karena terindikasi adanya kecurangan dalam proyek itu.

“Itu namanya kong kali kong kalau itu lanjutan, sementara kontraknya Rp 50 miliar, nambahnya Rp 10 miliar lagi. Lah iya Rp 10 miliar duit rakyat, bukan duit Jakpro,” imbuhnya.

Sementara itu Senior Manager PT JKMP Ari Wibowo mengatakan, nilai anggaran Rp 60 miliar tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya yakni Rp 50 miliar. 

“Iya karena ada tambahan-tambahan ya. Iya betul (kayak pengerasan tanah),” ungkapnya.

Selain itu jumlah anggaran Rp 60 miliar tersebut dipastikan hanya untuk pembangunan sirkuit saja. Sementara untuk pembangunan tempat penonton tidak termasuk di dalamnya. 

“Sirkuit doang. Jadi tidak masuk dalam penonton, grand standnya penonton, tribun nggak masuk,” sambung Ari.

(Sumber : Warta Kota/Fitriyandi Al Ffajri/faf)