Berita Nasional
Jengkel Banyak Produk Impor Dipakai Kementerian dan Pemda, Jokowi: Dipikir Kita Bukan Negara Maju
Presiden menegaskan dengan membeli barang impor, Indonesia malah memberikan pekerjaan ke negara lain.
TRIBUNBEKASI.COM — Presiden Joko Widodo merasa jengkel dan gregetan melihat banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kementerian, pemerintah daerah, dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Di depan Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, pejabat BUMN, dan lainnya Presiden mengatakan barang-barang yang impor tersebut sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).
Bahkan kata Presiden seragam dan sepatu tentara/polisi saja didatangkan dari luar negeri. Padahal produk tersebut sangat bisa dibuat di dalam negeri.
"Selain itu alat kesehatan, nih pak Menkes, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya ada, Bekasi, Tangerang ada, (malah) beli impor," katanya.
Baca juga: Perajin Tahu di Karawang Berharap Pemerintah Bertindak Mengatasi Kenaikan Harga Kedelai Impor
Baca juga: Ratusan Ton Beras Impor Ilegal Asal Kamboja Disita Balai Karantina Pelabuhan Tanjung Priok
Belum lagi alat pertanian, seperti traktor yang didatangkan dari luar negeri. Padahal traktor tersebut tidak high technology.
Presiden mencontohkan traktor yang digunakan untuk menanam jagung di Atambua, pada Kamis (24/3/2022).
"Alsintan, pak Mentan, apa traktor-traktor kaya gitu, bukan high tech aja impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, nanam jagung, saya lihat traktor, alsintan, saya lihat aduh, gak boleh pak Menteri, gak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, ini apa ini," kata Jokowi.
Presiden meminta Kementerian, Pemda, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. presiden meminta 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing lembaga atau institusi digunakan untuk membeli produk UMKM dalam negeri.
Baca juga: Kadin Kabupaten Bekasi Awasi Pratik Dumping Produk Impor
Baca juga: Persiapan Mudik Idul Fitri, Kapolda Minta Para Buruh Jalani Vaksin Booster
"Kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya engga banyak banyak saja sampai Mei," kata Presiden.
Presiden menegaskan dengan membeli barang impor, Indonesia malah memberikan pekerjaan ke negara lain.
Sementara apabila dibelikan produk dalam negeri atau UMKM, maka uang akan berputar di dalam negeri. (Tribunnews/Taufik Ismail)
"Coba kita belokan semuanya ke sini, barang yang kita beli, barang dalam negeri berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini," pungkasnya.