Ini Alasan Ahli Politik Ekonomi Pembangunan Internasional Sebut Penanganan Mudik Lebaran 2022 Sukses

TRIBUNBEKASI.COM - Arus mudik Lebaran Idul Fitri 2022 dinilai sukses karena tidak lepas dari faktor infrastruktur.

Hal ini diapresiasi langsung Ahli Politik Ekonomi Pembangunan Internasional Universitas Gajah Mada (UGM), Poppy Sulistyaning Winanti.

Poppy menilai Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian BUMN dipimpin Erick Thohir persiapkan infrastruktur transportasi yang sangat memadai.

"Salah satu yangbesar berkontribusi mensukseskan kelancaran arus mudik dan balik saat ini karena ketersediaan infrastruktur yang memadai," ujar Poppy pada Jumat (6/5/2022).

Baca juga: Mudik Lebaran, MTI Harap BUMN Perlu Segera Menyelesaikan Ruas Tol di Indonesia, Ini Alasannya

Baca juga: SEA Games 2021: Shin Tae-yong Periksa Rumput Stadion Viet Tri Secara Detail

Baca juga: Rem Blong, Avanza Seruduk Xpander, Datsun, Hingga Pengendara Motor di Jalur Puncak Bogor

Dengan adanya infrastruktur, ucap Poppy, mobilitas masyarakat dan barang akan semakin mudah dan cepat.

Hal ini dapat dilihat ketika mobilitas masyarakat yang sangat besar seperti saat lebaran.

"Dengan pembangunan infrastruktur yang masif, membuat arus mudik dan balik lebaran tahun ini lancar," ungkap Poppy.

Poppy menyebut jasa besar Erick yang terus mendorong BUMN meningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

Mulai dari Jalan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, bandara baru, Bandara Yogyakarta International Airport, hingga pembangunan jalur kereta, reaktivasi jalur serta peningkatan sarana dan prasarana kereta api.

"Yang terbaru, reaktivasi jalur kereta api Garut. Kita harus apresiasi Erick dan manajemen KAI yang tidak hanya meningkatkan sarana dan prasarana kereta api, tetapi juga adanya peningkatan kualitas layanan yang diberikan," lanjut Poppy.

Poppy menyampaikan, BUMN memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Maka itu, penerapan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik sudah menjadi kewajiban.

Selain harus menerapkan prinsip GCG, ucap Poppy, perusahaan BUMN juga harus memiliki profitabilitas yang baik agar bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, BUMN perlu melakukan revitalisasi dan efisiensi.

"Revitalisasi merupakan tantangan yang harus dipikirkan Erick, bisa melalui dana APBN atau sumber pendanaan lainnya"

"Seperti menerbitkan obligasi atau IPO di bursa. Namun untuk IPO harus hati-hati. Kepemilikan saham pemerintah harus tetap dominan agar bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat," kata Poppy.

(TribunBekasi.com/BAS)