Berita Jakarta

Perusahaan Belum Bayar THR Idul Fitri Jumlahnya Ratusan, Wagub DKI Janji Beri Teguran

Wagub Ariza meminta masyarakat untuk mengadukan kasus THR itu melalui sistem digital yang disediakan Disnakertrans DKI atau Kemenaker.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Ichwan Chasani
Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. 

TRIBUNBEKASI.COM — Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), ternyata masih ada 930 laporan mengenai persoalan tunjangan hari raya (THR) di Posko THR Virtual.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan menegur ratusan perusahaan itu yang belum membayar tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1443 H kepada karyawannya.

“Akan kami cek kembali datanya dan infonya untuk kami monitoring dan evaluasi,” ujar Wagub Ariza di Balai Kota DKI pada Selasa (10/5/2022) malam.

Ariza mengatakan, persoalan THR memang menjadi persoalan saat lebaran Idul Fitri 1443.

Meski begitu, pemerintah daerah maupun pusat tetap menaruh perhatian, dan berharap kepada perusahaan untuk memenuhi hak karyawan.

Baca juga: DPRD DKI Minta Gubernur Anies Tak Wajibkan ASN Beli Tiket Formula E Jakarta

Baca juga: Resmi Dilamar Chevra Yolandi, Via Vallen: Aku Suka Kamu Karena Kamu Hormat Sama Ibumu

“Kami tindaklanjuti mana perusahaan yang terlambat berikan THR tentu itu akan menjadi perhatian pertimbangan kami nanti apakah nanti akan diberi terguran atau sanksi,” katanya.

Sampai sekarang, kata dia, Pemerintah DKI belum menerima pengaduan dari masyarakat terkait perusahaan yang terlambat atau belum memberikan THR.

Dia meminta kepada masyarakat untuk mengadukan hal itu melalui sistem digital yang disediakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI atau melalui Kemnaker.

“Nanti kami akan lihat sejauhmana informasi yang kami dapat dan di DKI kami kan selalu menggunakan digital, jadi ada website. Silakan sampaikan keluhan nanti akan kami tindaklanjuti, karena secara digital lebih cepat,” jelas mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini.

Seperti diketahui, Kemnaker telah memfasilitasi konsultasi dan aduan THR tahun 2022 sejak 8 April sampai 8 Mei 2022 melalui Posko THR Virtual Kemnaker.

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam Hari Ini Jatuh Lagi, Jadi Rp 966.000 per Gram

Baca juga: Modus Komplotan Pembegal Dua Prajurit TNI di Kebayoran Baru, Awalnya Pura-Pura Minta Rokok

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam mengungkapkan hingga penutupan Posko THR virtual Kemnaker pada 8 Mei 2022, ada 5.680 laporan yang masuk ke Posko THR virtual. Laporan itu terdiri dari pengaduan daring sebanyak 3.037 (54 persen) dan konsultasi daring sebanyak 2.643 (46 persen).

Menurutnya, jumlah 3.037 pengaduan daring berasal dari 1.758 perusahaan dengan isu yang diadukan. Rinciannya, sebanyak 1.438 THR tidak dibayarkan, 1.235 THR tidak sesuai ketentuan dan 364 THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu berdasarkan data Kemnaker yang diunggah melalui akun Instagram @kemnaker pada Rabu (4/5) sejak 8 April-3 Mei, DKI Jakarta tercatat melaporkan yakni sebanyak 930 laporan, disusul Jawa Barat 614 laporan, Banten 322 laporan dan Jawa Timur 288 laporan.

Dari jumlah 930 laporan yang dimiliki DKI Jakarta, paling banyak mengadukan soal THR tak dibayarkan 416 laporan, THR tak sesuai ketentuan 377 laporan dan 137 laporan THR terlambat bayar.

Baca juga: Bakal Dibikin Lebih Megah, Street Race Musim Ketiga Akan Digelar di Meikarta

Baca juga: Ribuan Peserta Mudik Gratis Motor Naik Kapal Laut dari Jateng dan Jatim Tiba di Tanjung Priok

Mengacu pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, bagi perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksinya mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Sumber: Wartakota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved