Berita Nasional
Sepekan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto Ancam Para Mafia Tanah
Hadi Tjahjanto berjanji akan menyelesaikan masalah sertifikat tanah rakyat yang saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari target 126 juta
Penulis: Desy Selviany | Editor: Dedy
TRIBUNBEKASI.COM --- Tegas. Baru sepekan dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto ancam para mafia tanah.
Ancaman itu disampaikan Hadi saat berkunjung ke Kantah, Kabupaten Jawa Timur.
Pada akun twitternya, mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa ia akan terus turun ke lapangan untuk melihat segalama macam permasalahan tanah di Indonesia.
Ia berjanji akan menyelesaikan segala macam permasalahan tanah di Indonesia.
Baca juga: Hadir dalam Sidang Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir Berharap Keadilan Berpihak kepada Korban
Baca juga: Enam Mafia Tanah Dibekuk, Dua Diantaranya Mantan Pegawai Kemenkeu
Mantan Irjen di Kementerian Pertahanan itu berjanji akan melihat objek sengketa dan berbicara dengan pihak-pihak yang bersengketa.
Hal itu agar Hadi paham betul dengan permasalahan yang ada.
Di akhir, Hadi memperingatkan para mafia tanah agar behati-hati dengannya.
“Supaya saya paham betul permasalahan dan akan saya selesaikan, terutama mafia tanah, ya hati-hati dengan mafia tanah,” tegas pria berkumis itu.
BERITA VIDEO : MENTERI HADI TJAHJANTO ANCAM MAFIA TANAH
Dalam tulisannya, Hadi menjelaskan bahwa pernyataan itu disampaikannya di Selasa (21/6/2022) saat kunjungan kerja di Kantah Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Di sana, Hadi terjun secara langsung melihat objek ex HGU dan berbicara dengan masyarakat.
Hal itu kata Hadi, agar ia paham betul permasalahan yang terjadi.
“Tidak ada tempat untuk mafia tanah,” tutup Hadi.
Sebelumnya Hadi Tjahjanto berjanji akan menyelesaikan masalah sertifikat tanah rakyat yang saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari target 126 juta sertifikat.
BERITA VIDEO : BERANTAS MAFIA TANAH MASSA GELAR DOA BERSAMA
Ia akan melihat permasalahan yang membuat sertifikasi tanah rakyat tidak mencapai target yang ditentukan.
“Saya lihat masalah di lapangan apa masih K2 atau K3 itu yang akan kami selesaikan tentunya koordinasi dengan instansi terkait supaya segera teralisasi agar sertifikat bisa menjadi milik rakyat,” tuturnya.
Ia juga berjanji akan mengurus masalah sengketa tanah yang kerap overlapping antara institusi satu dengan institusi lainnya atau dengan rakyat.
Pun dengan pengurusan tanah di IKN akan segera diselesaikan. Ia akan bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyukseskan ketiga masalah tersebut.
“Nanti dalam waktu dekat kami sampaikan target berapa hari penyelesainnya,” tutur Hadir.
Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencopot dan melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.
Kedua menteri yang dicopot yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
Menteri Perdagangan kini dijabat oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/BPN dijabat oleh mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.
Keduanya dilantik di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022). Selain melaintik Zulkifli dan Hadi, Jokowi juga melantik tiga Wakil Menteri baru.
Wakil Menteri tersebut yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Wempi Watipo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.
“Pergantian ini berkaitan dengan rakyat dan memerlukan pengalaman memerlukan kerja-kerja terjun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan utama kebutuhan pokok rakyat,” ucap Jokowi usai melantik Menteri dan Wakil Menteri.
(Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Desy Selviany/Des)