Berita Kriminal

Diduga Korupsi Pengadaan Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan, PNS dan Kontraktor Ini Jadi Tersangka

Seorang PNS Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan kontraktor ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Panji Baskhara
shuttstock/atstock productions via Kompas.com
Ilustrasi: Seorang PNS Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan kontraktor ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. 

TRIBUNBEKASI.COM - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kontraktor sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, Kamis (7/7/2022).

PNS dan kontraktor tersebut diduga korupsi pelaksanaan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan.

Pelaku berinisial HD, merupakan PNS dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta, sedangkan IM selaku Direktur Perusahaan selaku penyedia barang dan jasa.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam akui, tersangka HD merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK), selaku pihak pertama yang mewakili Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Baca juga: Jakarta Sebagai Kota Global, Kajati DKI Jakarta Reda Manthovani: Selalu Awasi Proyek Rawan Korupsi

Baca juga: Kasus Korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cikupa, Polresta Tangerang Bekuk 4 Pelaku

Baca juga: Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan (2-habis): Bicara Kiat Bentengi Diri dari Korupsi

Pada tahun 2015 lalu, UPT Alkal melaksanakan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan berdasarkan perjanjian kontrak kerja senilai Rp 36,1 miliar.

"Dalam penyidikan ditemukan fakta, bahwa folding crane ladder yang dikirimkan oleh tersangka IM, bukan merk Pakkat dari Amerika melainkan merk Hyva dari PT. Hyva Indonesia,” kata Ashari berdasarkan keterangannya pada Jumat (8/7/2022).

Ashari mengatakan, tersangka IM mengganti merk Hyva dengan stiker merk Pakkat.

Setelah itu menyerahkan peralatan baby roller double drum, jack hammer, stamper kodok, tampping rammer, asphalt cutter concetre, dan air compresor yang diimpor dari China bukan merk Pakkat dari Amerika.

Di sisi lain, tersangka HD justru tetap menerima alat-alat berat tersebut.

Hal ini setelah diduga ID melakukan intervensi terhadap petugas pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) ketika menerima dan memeriksa alat-alat berat yang dikirimkan oleh tersangka IM.

Karenanya, petugas PPHP menanda tangani berita acara penerimaan dan berita acara pemeriksaan barang.

Setelah itu, PPHP memproses permohonan pembayaran dari PT DMU dengan menandatangani SPP tersebut.

"Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 13.673.821.158, berdasarkan laporan akuntan independen,” ujarnya.

Dia menyatakan, perbuatan kedua tersangka bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang E-Purchasing. Kemudian Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Terhadap kedua tersangka diterapkan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP,” jelasnya.

(Wartakotalive.com/FAF)

Sumber: Wartakota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved