Berstatus Tersangka Kasus Dugaan Pungli PTSL, Kades Lambangsari Ditahan Hingga 20 Hari Kedepan

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG --- Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Desa (Kades) Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, berinisial PH, menjalani masa penahanan selama 20 hari.

Penahanan dilakukan pada Selasa (2/8/2022) pukul 17.30 WIB.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo menjelaskan penahanan terhadap PH dilakukan guna menggali keterangannya.

PH pun ditahan untuk waktu 20 kedepan hingga 21 Agustus 2022 mendatang.

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka akan kami tahan selama 20 hari kedepan," tutur Siwi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/8/2022).

Seperti diketahui, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Kepala Desa Lambangsari berinisial PH, sebagai tersangka.

Baca juga: Pernah Raih WTP dari BPK, Ini Sosok Politisi PDIP Mardani Maming Terlibat Kasus Dugaan Korupsi

Baca juga: Jakarta Sebagai Kota Global, Kajati DKI Jakarta Reda Manthovani: Selalu Awasi Proyek Rawan Korupsi

PH kini telah diamankan lantaran diduga melakukan pungutan liar (pungli).

Siwi Utomo menjelaskan PH pungli yang dilakukan PH diduga terkait penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 2021.

"Kami telah melakukan penahanan kepada PH selaku kepala desa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan atas permintaan sejumlah uang dalam penyelenggaraan PTSL," ungkap Siwi.

BERITA VIDEO : KPK TETAPKAN 9 TERSANGKA TERMASUK WALI KOTA BEKASI

Siwi menceritakan penyidikan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang keberatan atas permintaan sejumlah uang dalam proses PTSL.

Hal tersebut berawal dari ditetapkannya Desa Lambangsari sebagai salah satu wilayah yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi pada tahun 2021.

Tiga mantan pejabat BPN Kabupaten Bekasi ditangkap

Tiga mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi ditangkap jajaran Polda Metro Jaya diduga terlibat kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 2016 dan 2017 dengan menerbitkan peta bidang berdasarkan warkat palsu.