Berita Bekasi
Masih Dibutuhkan, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Minta Pempus Tak Buru-Buru Hapus Tenaga Honorer
Uu berharap kepada Pemerintah Pusat, bagi TKK yang diangkat sebagai PPPK untuk dapat ditempatkan di tempat mereka berkerja sehingga tidak dipindahkan.
Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Ichwan Chasani
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN — Rencana Pemerintah Pusat untuk menghapus tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak (TKK) pada 2023 rupanya belum bisa sepenuhnya diterima oleh Pemimpin Daerah.
Sebab banyak dari organisasi perangkat daerah yang masih mempekerjakan tenaga honorer atau TKK tersebut.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa tenaga honorer atau TKK di Jawa Barat masih sangat dibutuhkan.
Sebab menurut dia jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jawa Barat sendiri masih dianggap kurang, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) belum bisa menjadi solusi sepenuhnya.
"Oleh karena itu saya meminta pertama, untuk tidak menghapus dulu tenaga kontrak di wilayah Jabar," kata Uu Ruzhanul di Kota Bekasi, Rabu (3/8/2022).
Baca juga: Minimalisir Tindakan Pelecehan Seksual, TransJakarta Buka Lowongan Kerja untuk 1.801 Karyawan
Baca juga: Wagub Jabar Uu Ruzhanul Sebut di Bekasi Banyak Beredar Rokok Ilegal
Tak hanya itu, Uu juga berharap kepada Pemerintah Pusat bagi TKK yang diangkat sebagai PPPK untuk dapat ditempatkan di tempat mereka bekerja sehingga tidak dipindah tugasnya.
Tak hanya itu, pengangkatan PPPK harus yang sudah bekerja belasan tahun.
"Mereka yang diangkat P3K, adalah orang yang sudah lama bekerja, sudah sekian belas tahun, jangan sampai baru sekian tahun karena memang ada kesempatan masuk, jadi, itu akan jadi kecemburuan orang lain," katanya.
Diungkapkan oleh Uu, jika jumlah TKK di Jawa Barat sendiri terbilang cukup banyak, bahkan ia menyebut tenaga kesehatan bisa mencapai 13 ribu TKK, belum termasuk guru dan tenaga honorer lain yang tersebar di Jawa Barat.
Atas hal ini, Uu juga menyampaikan akan memberikan pendampingan langsung bersama tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak untuk mendatangi Menpan RB. Karena keinginan mereka berharap TKK ini bisa tetap eksis.
"Saya hanya mendampingi saja, tapi pendampingan ini adalah merupakan salah satu bentuk support kepada para tenaga kontrak di wilayah Jawa Barat, mudah mudahan ada keputusan lain yang membanggakan kita semua, dan bermanfaat untuk kita semua," ucapnya.
