Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono Minta Warga Ajak Anaknya Imunisasi, Ini Manfaatnya 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN --- Warga Kota Bekasi tidak perlu ragu dan takut untuk mengajak anak-anaknya imunisasi.

Sebab imunisasi pada anak sangat penting mencegah berbagai macam penyakit.

"Tidak perlu ragu dan khawatir untuk anak-anak kita imunisasi, untuk kesehatan para generasi kita," kata Plt TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono dalam keteranganya, Kamis (4/8/2022).

Saat ini, TP PKK Kota Bekasi bersama Dinas Kesehatan Kota Bekasi terus melakukan sosialisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 2022 ke seluruh elemen masyarakat.

Sebab, BIAN memiliki manfaat untuk anak-anak untuk mencegah penyakit seperti Campak, Rubela, Polio, Difteri, Pnuemonia hingga Miningitis.

"Untuk itu kami mengimbau masyarakat untuk datangi posyandu dan puskesmas guna mengimunisasi anak-anaknya," katanya.

Baca juga: Optimalkan Peran Posyandu, PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Bantuan Operasional

Saat ini pelaksanaan BIAN Kota Bekasi sendiri, digelar di 48 Puskesmas di wilayah Kota Bekasi, dan 1615 Posyandu yang ada di Kota Bekasi selama bulan Agustus.

Maka dari itu, Wiwiek juga mengajak seluruh stakeholder, antar lembaga, para kader dan seluruh unsur masyarakat berperan aktif mensukseskan Bian 2022.

"Melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional (Bian) pada bulan Agustus, diharapkan capaian imunisasi (kejar imunisasi) di Kota Bekasi meningkat. Sehingga program Bian ini bisa mendorong terwujudnya generasi sehat, hebat dan unggul," ucapnya. 

BERITA VIDEO : WAWANCARA KHUSUS: DORONG DIGITAL MARKETING BAGI IBU-IBU PKK KOTA BEKASI

Pemprov Jabar alokasikan dana Rp 230,96 miliar

Ayah dan Bunda, jangan lupa bahwa bulan Agustus besok adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap 2, yang khusus digelar untuk anak-anak di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana dilansir laman Kementerian Kesehatan, BIAN merupakan momentum penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperti campak, hepatitis, polio, tetanus, rubela, dan difteri, serta mengurangi kesenjangan imunitas di masyarakat.

Ini sejalan dengan pilar pertama transformasi sistem kesehatan, yakni transformasi layanan kesehatan primer dengan memperkuat upaya promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat.

Selama pandemi Covid-19 dilaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Dukungan pemda

Hal ini menghawatirkan Kementerian Kesehatan khawatir, karena jika tidak segera ditangani akan berdampak kepada peningkatan jumlah kasus PD3I, dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah sekaligus menjadi beban ganda Pemerintah di tengah upaya pengendalian pandemi Covid-19 dan penyakit infeksi baru (emerging infectious diseases) lainnya.

Kementerian Kesehatan mendapat dukungan dari 7 gubernur di Jawa dan Bali untuk menyukseskan program BIAN Tahap 2.

Dukungan ini disampaikan dalam acara "Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi", yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (21/7) malam.

Tujuh pemerintah daerah yang menandatangani komitmen itu ialah Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Bali.

Target imunisasi

Adanya rembuk bersama ini, kata Budi Gunadi, menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Jawa-Bali untuk menyamakan langkah dan strategi, demi mencapai target imunisasi campak dan rubela hingga 95 persen di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan pengalaman dari vaksinasi Covid-19, Menkes optimistis target ini bisa tercapai.

"Kami belajar dari vaksinasi Covid-19 yang dalam 15 bulan bisa mencapai 400 juta. Ini kami mau mengejar 95 persen atau sekitar 9,4 juta anak di Jawa-Bali untuk 3 jenis vaksin, ada MR, DPT dan Polio. Jadi harusnya bisa, resepnya satu, tidak bisa sendiri-sendiri, harus melibatkan semua komponen masyarakat termasuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,'' ujar Budi.

Alokasi anggaran

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, dalam kesempatan yang sama menyebutkan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membantu menyukseskan BIAN 2022.

Dukungan tersebut berupa penggaungan program BIAN secara masif, melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari perangkat desa, ketua RT, RW, guru, kepala sekolah, kader PKK dan dasawisma di seluruh pelosok negeri, melakukan promosi terintegrasi, membuka pos pelayanan baru, dan mengoptimalkan pos vaksinasi di sekolah.

Suhajar juga mengungkapkan 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali telah mengalokasikan anggaran di tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan Imunisasi anak.

Rinciannya, Provinsi Jawa Barat mengalokasikan sekitar 230,96 miliar, Jawa Timur menganggarkan 306,64 miliar, Jateng 218,67 miliar, Banten 143,47 miliar, Bali 61,89 miliar, Yogyakarta 41,21 miliar, dan DKI Jakarta sebesar 30,91 miliar.

"Alokasi anggaran kesehatan yang dimaksud diharapkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat," kata Suhajar.

Peran serta orangtua

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyatakan kesiapan DIY dalam melaksanakan BIAN Tahap II.

Gubernur yang sekaligus Sultan ini berharap program BIAN sebagai percepatan imunisasi dapat mengejar cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak, yang dalam dua tahun ini belum optimal karena terkendala Covid-19.

"Ini peristiwa yang sangat penting karena imunisasi yang selama ini dilaksanakan di Yogyakarta peminatnya sangat besar, kira-kira 95 persen. Harapan saya lebih besar lagi lebih dari 95 persen,'' tutur Sri Sultan.

Untuk mencapai target tersebut, Sultan mengimbau kepada para orangtua untuk berinisatif mengajak anak-anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan, maupun pos pelayanan Imunisasi selama program BIAN berlangsung.

"Kami perlu sosialisasi yang sama di seluruh Jawa-Bali untuk meningkatkan kesadaran orangtua agar tidak mempersulit, apalagi melarang imunisasi demi kesehatan anak-cucu kita sendiri. Kami berharap Imunisasi Jawa-Bali ini bisa sukses,'' kata Sri Sultan. 

(Sumber: TribunBekasi.com, Joko Supriyanto/Jos/Kementerian Kesehatan)