Berita Bekasi
UPDATE Kasus Dugaan Pungli PTSL: Jatuh Sakit, Kepala Desa Lambangsari Ajukan Penangguhan Penahanan
apabila PH benar mengalami sakit, pihaknya akan langsung membawa PH ke rumah sakit tanpa harus mengajukan penangguhan penahanan.
Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG PUSAT --- Kepala Desa Lambangsari PH dikabarkan mengajukan penangguhan penahanan setelah terjerat kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Dwi Hatmoko membenarkan hal tersebut, PH yang telah berstatus sebagai tersangka mengajukan diri untuk menanggulangi penahanan.
"Iya betul, ada permohonan penangguhan penahanan dari tersangka," kata Dwi saat dikonfirmasi, Rabu 10/8/2022).
PH diduga mengalami sakit dan membutuhkan perawatan medis.
Namun demikian, Dwi tak menyebutkan secara pasti alasan PH mengajukan penangguhan penahanan.
Ia mengatakan apabila PH benar mengalami sakit, pihaknya akan langsung membawa PH ke rumah sakit tanpa harus mengajukan penangguhan penahanan.
Baca juga: Selewengkan Program Jokowi, Kepala Desa Lambangsari Diduga Pungut Uang Rp 400 Ribu Tiap Urus PTSL
Baca juga: Progres Tol Becakayu di Desa Lambangsari Tambun Selatan: Warga Masih Tunggu Penetapan Lokasi Gusuran
"Tidak ada menyebutkan alasan dalam pengajuan permohonan penangguhan tahanannya. Kalau pembantaran, pasti kami akan lakukan jika memang ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan tersangka dilakukan perwatan medis," tuturnya.
Dwi menambahkan pihaknya masih akan mempertimbangkan permohonan penangguhan tahanan tersebut. Kini, PH masih berada di Rutan Polres Metro Bekasi.
"Akan kami kaji dulu permohonannya. Sekarang tersangka masih di rutan polres," kata Dwi.
BERITA VIDEO : KARANG TARUNA WADAHI KREASI SENIMAN MURAL
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Kepala Desa Lambangsari berinisial PH, sebagai tersangka atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 2021.
PH diduga menginstruksikan para perangkat desa, ketua RW dan RT untuk mengutip uang sebesar Rp 400.000 kepada setiap pemohon.
Kejari mengestimasi terdapat 1.165 sertifikat warga yang pemohonnya berasal dari tiga dusun.
Total uang yang terkumpul dari hasil pungutan liar tersebut sebesar Rp 466 juta.
Nasib Desa Lambangsari
Desa Lambangsari di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi kini masih dalam masa kekosongan jabatan kepala desa (kades).
Hal itu terjadi setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menangkap oknum kades berinisial PH yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pada Selasa (2/8/2022) lalu.
Menanggapi kekosongan jabatan kades di Desa Lambangsari, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan menjelaskan pihaknya tengah menyusun administrasi untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sekarang kami akan susun proses administrasi, sedang kami konsultasikan ke Kemendagri," kata Dani saat ditemui di Cikarang, Senin (8/8/2022).
Dani mengatakan administrasi baru disiapkan dikarenakan pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Kejari Kabupaten Bekasi setelah penahanan PH.
"Ya kami sedang pelajari karena kemarin belum ada pemberitahuan secara resmi setelah proses penangkapan," ucapnya.
Baca juga: Berstatus Tersangka Kasus Dugaan Pungli PTSL, Kades Lambangsari Ditahan Hingga 20 Hari Kedepan
Saat ini, pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Bekasi hingga PH dilakukan proses penahanan tetap.
"Tapi berdasarkan peraturan, tentu karena ini sudah langsung ditahan sementara dalam 20 hari kedepan, kami lihat dulu. Kalau misalnya setelah 20 hari sudah penahanan tetap, kami akan ada Plt. Karena kan proses pemeriksaan juga masih berjalan untuk mengumpulkan bukti-bukti," ujar Dani.
Kini, secara otomatis tugas Kepala Desa Desa Lambangsari untuk sementara waktu akan dibebankan kepada sekretaris desa (sekdes).
BERITA VIDEO : PUNGLI DI TANJUNG PRIOK, SATU PELAKU DITANGKAP
"Sementara sekdes yang jadi Plt," ucapnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Kepala Desa Lambangsari berinisial PH, sebagai tersangka atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 2021.
PH diduga menginstruksikan para perangkat desa, ketua RW dan RT untuk mengutip uang sebesar Rp400.000 kepada setiap pemohon.
Kejari mengestimasi terdapat 1.165 sertifikat warga yang pemohonnya berasal dari tiga dusun. Total uang yang terkumpul dari hasil pungutan liar tersebut sebesar Rp466 juta.
