Berita Bekasi

Bakal Dihapus 2023, Ridwan Kamil Harapkan Pemerintah Pusat Bijak Tentukan Nasib Tenaga Honorer

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com/Rangga Baskoro
Acara peluncuran aplikasi try out Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Juara di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu (10/9/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya hingga kini masih menanti tindaklanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.

Pria yang akrab disapa 'Kang Emil' ini, meminta agar pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), bisa mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan bagi para honorer ketika penghapusan mulai diterapkan

Hal itu dikatakannya saat acara peluncuran aplikasi try out Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Juara di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu (10/9/2022).

"Mudah-mudahan dengan menteri baru, MenPAN-RB baru (Abdullah Azwar Anas), bisa mencari jalan tengah lah, kira-kira kemana. Karena kewenangannya ada di kementrian, sehingga saya berharap Pak Azwar Anas melakukan kebijakan yang pro honorer," kata Ridwan Kamil di lokasi.

Ia juga mengharapkan agar para tenaga honorer bisa diberikan opsi untuk bekerja sebagai PNS atau PPPK dengan cara diberikan ruang mengikuti proses seleksi, sehingga ketika kebijakan itu diberlakukan, mereka tak serta merta kehilangan status dan pekerjaannya.

Baca juga: Polisi Bekuk ART Dara Arafah yang Curi Brankas Berisi Uang Ratusan Juta

Baca juga: Kronologi Penemuan Jasad Pria Paruh Baya di TPU Karawang, Alami Luka Parah Diduga Korban Pembunuhan

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: Terakhir Hari Ini, Dealer Resmi Yamaha, Butuh 2 Orang Tenaga Admin Bengkel

"Kan pintu penyelenggara negara itu ada PNS ada PPPK, dan lain-lain. Mungkin (kuota) PPPK-nya diperlebar. Intinya cumn beda nama, tapi sama hak dan kewajibanya, itu harapan saya," ungkapnya.

Hingga kini, pihaknya juga belum mengetahui terkait digelarnya CPNS dikarenakan penyelenggaraannya juga merupakan ketentuan dari pemerintah pusat.

"Konsep PNS itu kewenangan dari pemerintah pusat, jadi kita belum tahu, yang kita tahu, kita mengajukan kebutuhan (PNS) untuk Jawa Barat, tapi formasinya berapa, nanti kita kabari," tutur Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.

Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan dalam Pasal 6 bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Lalu pada Pasal 8 aturan tersebut berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved