Negara Dinilai Tetap Hadir di Tengah Masyarakat Setelah Pengalihan Subsidi BBM, Ini Buktinya

TRIBUNBEKASI.COM - Pemerintah memastikan kesejahteraan terhadap masyarakat tetap terjaga menyusul adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, dampak lanjutan kenaikan harga BBM tersebut telah mengerek laju inflasi

Pemerintah menyadari, dampak inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Sehingga, pemerintah mengambil kebijakan fiskal.

Salah satunya dukungan APBN untuk bantalan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan, Lydia K Christyana angkat bicara.

Melalui keterangan tertulisnya, pihaknya mengambil sejumlah kebijakan sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.

Misalnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar operasi pasar beras murah.

Subsidi yang dikucurkan untuk operasi tersebut diketahui mencapai Rp 1,1 miliar.

Operasi pasar merupakan respons pemerintah daerah terhadap arahan Kementerian Keuangan RI.

Hal tersebut untuk menyisihkan dana transfer umum (DTU) dengan earmarking sebesar dua persen.

Alokasi itu ditujukan tak lain untuk program perlindungan sosial (perlinsos) dalam rangka penanganan dampak inflasi di daerah.

"Pemda bisa memakai anggaran ini untuk belanja Bantuan sosial yang ditujukan diberikan kepada kelompok masyarakat pelaku ekonomi terdampak tekanan kenaikan harga di daerah termasuk kepada ojek, pelaku UMKM dan nelayan" kata Lydia K Christyana, Senin (24/10/2022).

Lydia berkata kehadiran negara tak hanya melalui belanja wajib pemda itu saja.

Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan bantalan sosial lainnya, berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial upah (BSU).

Di Sumatera Selatan, ada sebanyak 551.623 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan BLT BBM.

Besaran BLT senilai Rp 150.000 untuk empat bulan atau hingga tutup tahun 2022.

Namun, teknisnya uang dari pemerintah itu disalurkan dua kali, masing-masing senilai Rp 300.000 yang dijadwalkan tuntas pada Oktober 2022.

Sementara itu untuk BSU, Kanwil DJPb Sumatera Selatan mencatat ada sebanyak 284.295 pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan di provinsi itu, yang mendapatkan bantuan senilai Rp 600.000 selama satu bulan.

"Secara nasional, pemerintah mengalokasikan Rp 12,4 triliun untuk BLT dan Rp 9,6 triliun untuk BSU,” kata Lydia.

Seorang warga bernama Sri yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online mengaku bersyukur bisa membeli kebutuhkan pokok dengan harga murah dari operasi pasar yang dilakukan pemerintah.

"Harga sembako naik semua sekarang, Alhamdulilah bisa dapat beras murah seperti ini,” katanya.

Dia berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada warga yang saat ini terdampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Untuk masyarakat yang profesinya seperti saya ini di mana penghasilannya tidak tentu, kadang dapat orderan, kadang tidak, tentu kami butuh kehadiran pemerintah untuk meringankan beban" ujarnya.

(TribunBekasi.com/BAS)