Breaking News:

Berita Bekasi

Banyak Pengusaha Mengeluh, Apindo Kota Bekasi Tegas Tolak Permenaker Nomor 18/2022

Aturan penetapan upah minimum 2023 yang mengacu pada Permenaker itu dianggap memberatkan para pengusaha

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Ichwan Chasani
Tribunnews.com
Ilustrasi upah buruh. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi secara tegas menolak Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 16 November 2022 lalu.

Penolakan ini, sebab aturan penetapan upah minimum 2023 yang mengacu pada Permenaker itu dianggap memberatkan para pengusaha.

Hal ini karena dalam aturan ini ditetapkan kenaikan upah minimun 2023 maksimal 10 persen.

"Apindo Kota Bekasi menolak Pemenaker Nomor 18 tahun 2022 itu. Kami pun juga sudah menggelar pertemuan, karena para pimpinan perusahaan mengeluh, cemas bahkan mengancam akan merelokasi pabriknya," kata Ketua Apindo Kota Bekasi Farid Elhakamy, Kamis (24/11/2022).

Diungkapkan oleh Farid, pihaknya juga sangat menyayangkan sikap Menaker yang mengeluarkan Pemenaker itu.

Padahal formula kenaikan upah minimum sendiri sudah mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021, sementara saat ini justru ada aturan baru yang justru dianggap Pemerintah memihak para pekerja.

BERITA VIDEO: RATUSAN BURUH UNJUK RASA DI KANTOR BUPATI KARAWANG, MINTA KENAIKAN UPAH SEBESAR 10 PERSEN

"Dengan adanya keputusan menteri yang tiba- tiba merubah formula yang sudah ada, dimana kita belum tahu tujuannya apa. Kemungkinan adanya tekanan kuat dari berbagai pihak atau partai-partai dan lain-lain," katanya.

Dikatakan Farid, dalam Permenaker 18/2022, minimal ini ada 3 masalah yang timbul. Pertama Permenaker ini mengangkat peraturan di atasnya, yaitu PP 36/2021.

Artinya status PP 36/2021 lebih tinggi dari Permenaker.

Baca juga: Hari Guru Nasional 2022, Mengingat Kembali Pembunuhan Sadis Guru 14 Tahun Lalu, Kini Belum Terungkap

Baca juga: Komplotan Penjual Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Diringkus Polisi

Kedua, keputusan yang telah dikeluarkan itu tentu melawan keputusan Yudisial Review MK, yang menyatakan selama 2 tahun pemerintah tidak boleh mengeluarkan aturan yang bersifat strategis.

"Ketiga, dalam Pasal 81, PP 36/2021 berbunyi: Pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang melalukan penetapan UMK diluar ketentuan pasal ini akan dikenakan sanksi. Nah, kasihan pejabat kita ini dituntut ya," ujarnya. 

Tunggu Sosialisasi

Sebelumnya diberitakan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi hingga kini masih menunggu sosialisasi Permenaker 18 Tahun 2022 terkait penetapan upah minimum kota (UMK) Bekasi 2023.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved