Jendral Andika Perkasa Pensiun, Jokowi Tunjuk Laksamana Yudo Margono Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), AM Hendropriyono (capture video)

"Sementara Andika Perkasa memiliki endorser kuat sekaligus barrier (penghalang)."

"Melalui sosok ayah mertuanya, Hendropriyono, maupun dari beragam pernyataan dukungan dari sejumlah politisi dan tokoh," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitoris, yakin pengganti Hadi Tjahjanto adalah Yudo.

Alasannya, berdasarkan Undang-undang TNI, matra AL berpeluang mengisi poisisi Panglima TNI.

Karena itu, Fernando yakin Presiden Jokowi sebagai orang yang taat pada UU akan menjalankan ketentuan tersebut, sama halnya dengan Andika.

"Berdasarkan UU TNI, kali ini matra AL berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI."

"Selain itu Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI," terangnya, pada Kamis (16/9/2021), dilansir Tribunnews.com.

"Saya yakin Presiden Jokowi akan taat kepada konstitusi dalam hal ini UU TNI."

"Selain itu Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganakemaskan matra AD dan menganaktirikan matra lain," tegasnya.

Jika Yudo dipilih menjadi Panglima TNI, Fernando memprediksi Andika nantinya akan dipercaya memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).

Sedangkan Kepala BIN saat ini, Budi Gunawan, diperkirakan Fernando akan gantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD.

Soal Surpres Panglima TNI

Hingga Kamis (23/9/2021), Jokowi belum mengirim Surat Presiden (Surpres) berisikan nama Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto.

Namun, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memprediksi Jokowi akan mengirimkan Surpres Panglima TNI setelah PON XX Papua selesai digelar.

Pasalnya, saat ini Hadi Tjahjanto tengah mengemban tugas menjaga keamanan PON XX Papua, terutama saat ada tamu negara.

"Surpres setahu saya belum. Tapi, menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021), dilansir Tribunnews.

"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR."

"Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat."

"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," bebernya.

Disisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, yakin Surat Presiden (Surpres) calon Panglima TNI selanjutnya akan segera diserahkan dalam waktu dekat, sebelum memasuki masa reses.

"Sesuai UU, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah Surpres diterima" ujar Puan dalam keterangannya, Senin (20/9/2021), dilansir Tribunnews.

Namun, Puan meminta publik tetap bersabar menunggu keputusan Presiden.

Lantaran, pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogratif orang nomor satu tanah air.

"Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim Presiden DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat."

"Sehingga, TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” urainya.

Ia pun berharap, Panglima TNI selanjutnya bisa melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk atasi sejumlah permasalahan.

Seperti penanganan Covid-19 hingga pengendalian keamanan di Papua.

"Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut" ucap dia.

(TribunBekasi.com/Danang Triatmojo/Pravitri Retno Widyastuti)