Pemkot Bekasi Diminta Ikut Tanggung Jawab Soal Kasus Warga Green Village Kini Tak Punya Akses Jalan

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI UTARA --- Pemerintah Kota Bekasi diminta ikut bertanggung jawab atas penyerobotan lahan milik warga yang dilakukan oleh pengembang Green Village Kota Bekasi yang berakibat 10 rumah warga kini tak punya akses jalan.

Sebanyak 10 rumah warga di Perumahan Green Village Kota Bekasi kini terdampak dari penutupan tembok beton, setelah pemilik lahan memenangkan gugatan atas tanahnya yang diserobot oleh PT Surya Mitratama Persada yang kini telah dijadikan jalan di perumahan itu.

"Maka saya minta ada tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Wali Kota," kata kuasa hukum warga Green Village Kota Bekasi, Yanto Irianto, Kamis (6/7/2023).

Peran Pemkot Bekasi untuk ikut bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi oleh warga Green Village Kota Bekasi ini.

VIDEO LIVE FACEBOOK TRIBUNBEKASI.COM : UPDATE PERKARA KASUS 10 RUMAH WARGA GREEN VILLAGE KOTA BEKASI AKSESNYA TERTUTUP TEMBOK BETON

Lantaran pada 26 Mei 2016 lalu, bangunan Perumahan Green Village Kota Bekasi sudah pernah disegel oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Penyegelan itu, lantaran bangunan tersebut belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan Pemerintah Kota Bekasi memberikan waktu 30 hari kepada pengembang untuk membuat perizinan.

"Tapi kenyataanya ini kenapa jalan, berarti kan ada indikasi, kalo sudah di segel harusnya ditutup, pengembang ini nakal. Kenapa ini jalan lagi, berarti ini ada yang bermain dengan pejabat setempat," kata Yanto.

Baca juga: Akses Jalan Perumahan Green Village Ditutup, Pemkot Bekasi Bakal Pertemukan Warga dan Pengembang 

Selain itu Yanto juga menyinggung mengenai perubahan site plane yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada 13 Agustus 2014 yang dianggap banyak menyalahi aturan, padahal saat itu IMB baru dikeluarkan pada tahun 2015.

Terpisah, Ketua RW 07 Green Village, Yunus Effendi mengatakan 10 warganya yang terdampak dalam kasus ini, diakui telah taat aturan terkait jual beli.

Bahkan warga pun juga telah membayar pajak ke Pemerintah sebesar 10 persen.

"Warga kami juga melakukan kewajiban terhadap pemerintah daerah, yaitu membayar BPHTB dalam proses transaksi jual beli tersebut, sehingga kami minta adilnya semua pihak termasuk pemerintah untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan ini," ucapnya.

Gugat perdata dan pidana

Kasus yang dirasakan oleh warga Green Village Kota Bekasi kini belum menuai titik terang setelah 10 rumah warga terdampak penutupan tembok beton, imbas dari pengembang yang berbuat curang.

Lahan yang saat ini digunakan sebagai akses jalan warga ternyata milik orang lain. Pemilik lahan, Liem Siam Tjie telah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung hingga ke tingkat Kasasi terkait kepemilikan lahan itu.