Komit! Ganjar Pranowo Tegas Bakal Berantas Korupsi Hingga Siap Lanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

Khususnya yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Ganjar Pranowo mencontohkan, pembangunan infrastrukur yang gencar dilakukan di era Presiden Jokowi mesti berkelanjutan dan bertahap.

Hal itu untuk mempertahankan kestabilan pemerintahan ditengah gejolak kegagalan pergantian kepemimpinan yang alami kegagalan dan terjadi di banyak negara.

"Yang kedua tentu infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Presiden Jokowi bisa dibereskan dan dituntaskan. Added value-nya ada di sana."

"Kalau hari ini sudah ada, maka utilisasi seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah, wabil khusus ekonomi,"

Maka itu, Ganjar Pranowo bersikeras pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh melampaui negara-negara di dunia.

Ganjar Pranowo proyeksikan, Indonesia mampu berada di posisi empat besar negara ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang.

"Kita bicara pertumbuhan (ekonomi Indonesia), job creation, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk hidup lebih baik," ucap Ganjar Pranowo.

Kerap Berkoordinasi dengan Presiden Jokowi

Sebagai pelaksana pemerintah di daerah dalam level provinsi, Ganjar Pranowo mengakui, tak lepas dari serangkaian koordinasi yang dilakukan, dengan pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam mengawal berbagai program pemerintah pusat dalam membangun Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku banyak lakukan koordinasi dengan Presiden Jokowi.

Pengakuan Ganjar Pranowo tersebut disampaikan ketika memberikan pemaparan di Rakernas XVI Apeksi 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Salah satu suksesi koordinasinya dengan Jokowi, Ganjar Pranowo menceritakan saat dirinya kawal proyek pembangunan bendungan di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo akui bersyukur karena salah satu isu yang sering dikeluhkan dan menjadi stempel hitam bagi dirinya dalam kasus Bendungan Wadas adalah perihal ganti rugi.

Ganjar Pranowo menuturkan berkat koordinasinya dengan Presiden Jokowi, pemerintah kini telah memberikan ganti untung Rp 11 miliar kepada Ketua Kelompok Penolak.