Pj Bupati Bekasi Minta Jangan Ada Warga Tak Mampu Tidak Sekolah karena Tak Diterima di Negeri

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI --- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan langkah antisipasi warga tidak mampu (warga miskin) yang tidak masuk sekolah negeri.

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan meminta Dinas Pendidikan mengawasi dan menelusuri jangan sampai ada warga tidak mampu atau warga miskin tidak melanjutkan sekolah karena tidak masuk negeri.

"Kami akan antisipasi itu, karena jangan sampai mereka (warga miskin--red) putus sekolah karena tidak masuk sekolah negeri dan tidak sanggup sekolah di swasta," kata Dani Ramdan pada Sabtu (15/7/2023).

Ia menilai keberadaan sekolah negeri di Kabupaten Bekasi tidak merata di setiap wilayahnya. Sehingga ini menjadi kendala dan seringkali menimbulkan persoalan.

BERITA VIDEO : IRONIS, GEDUNG SEKOLAH BARU TANPA MEJA DAN KURSI 

Ditambah, daya tampung sekolah negeri tidak dapat memenuhi seluruhnya karena terbatas.

Maka seharusnya sekolah negeri dapat diprioritaskan untuk anak didik yang orang tuanya tidak mampu.

"Orang tua yang mampu tidak perlu ngotot memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri jika tidak memenuhi persyaratan karena kuotanya terbatas," imbuhnya.

Baca juga: Geram dengan Praktik Pungli, Ganjar Pranowo Buka Layanan Aduan: Sekolah di Jawa Tengah Gratis!

Maka, kata Dani, sebetulnya yang lebih mendasar adalah merubah paradigma sekolah negeri ini.

Seperti kota-kota besar di luar negeri yang memprioritaskan pendidikan anak di sekolah swasta dan menempatkan sekolah negeri sebagai sekolah yang benar-benar ditujukan bagi warga tidak mampu.

Perubahan paradigma ini dinilai penting lantaran persoalan daya tampung siswa tidak bisa sepenuhnya diselesaikan hanya dengan menambah rombel atau membangun sekolah dan ruang kelas baru secara masif.

Langkah ini justru hanya akan memunculkan masalah baru seperti sumber daya manusia, sarana prasarana hingga hilangnya calon peserta didik di sekolah swasta.

BERITA VIDEO : PJ BUPATI BEKASI DANI RAMDAN FOKUS TUNTASKAN 4 MASALAH UTAMA

"Kalau semua ditambah rombel, sekolah swasta akan mengeluh karena nanti minatnya kesedot ke negeri," ucapnya.

"Kemudian kalau ruang kelas ditambah, sarana prasarana dan tenaga pengajar kita pun belum tentu mencukupi. Jadi memang penyempurnaan-penyempurnaan ini akan dilakukan, terlebih soal perubahan paradigma,” tandasnya. (maz)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News