Pembangunan IKN Nusantara, Berikut Ini Peran Hingga Kontribusi Perusahaan BUMN Adhi Karya

TRIBUNBEKASI.COM - Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai pro dan kontra, mengingat beratnya beban DKI Jakarta saat ini.

Karena itu, pada awal Januari 2022 pemerintah kemudian mengumumkan 'Nusantara' sebagai nama ibu kota baru Republik Indonesia.

Pada Selasa, 18 Januari 2022 lalu, Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU-IKN) dalam Rapat Paripurna.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian tandatangani UU IKN pada 15 Februari 2022.

Hal itu untuk dicatatkan dalam Lembaran Negara sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Abdul Hakim Bafagih, Anggota Komisi VI DPR RI sempat menyampaikan menganai IKN dalam acara Sosialisasi dan Kemitraan dengan tema 'BUMN Karya Memberikan Kontribusi Terhadap Pembangunan IKN' Rabu, (36/2023) di LYNN Hotel Mojokerto.

Kata dia, pembahasan UU IKN ini penuh dinamika hingga UU tersebut disahkan.

UU tersebut, menurut dia, telah melewati perjalanan panjang.

Bahkan pada saat Rapat Paripurna DPR, dinamika penolakan tetap terjadi.

Menurut Hakim Bafagih, jika sebuah UU sudah disahkan, semua warga Indonesia semua wajib melaksanakan UU tersebut.

"Kita harus bersikap sebagai negarawan dalam menghadapi sebuah dinamika politik. Karena itu, UU IKN ini harus dikawal agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. Ini yang harus menjadi fokus kita bersama, UU harus ditegakkan." paparnya.

Aspek simbolisasi negara melalui ibu kota, memunculkan kebutuhan rancangan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang dapat merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa.

Identitas tersebut dibentuk dalam kerangka nation and state building.

Selain itu juga harus merefleksikan kebhinnekaan Indonesia; dan meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila.

Membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa.