Berita Jakarta
Pemprov DKI Akan Terapkan Ganjil Genap Sepeda Motor, Fraksi PSI: Tak Efektif, Bukan Kebijakan Tepat
William Aditya Sarana menolak wacana ganjil genap untuk kendaraan roda dua tersebut karena tidak akan efektif dan bukan kebijakan yang tepat.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dedy
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menolak wacana penerapan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor.
Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta sedang mengkaji penerapan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda dua di Ibu Kota.
Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, William Aditya Sarana menolak wacana ganjil genap untuk kendaraan roda dua tersebut karena tidak akan efektif dan bukan kebijakan yang tepat.
Dibanding membatasi ruang gerak sepeda motor, sebaiknya DKI meningkatkan pelayanan transportasi umum.
BERITA VIDEO : POLRES BOGOR TERAPKAN GANJIL GENAP HINGGA SISTEM SATU ARAH DI JALUR PUNCAK
“Saya rasa belum saatnya, karena mestinya pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan di transportasi umum,” kata William pada Senin (9/10/2023).
William mengingatkan, masih banyak daerah atau wilayah baik di Jakarta atau daerah penyangga yang belum terjangkau oleh transportasi umum.
Oleh sebab itu, pemerintah harusnya melihat hal ini sebagai pekerjaan rumah (PR) agar transportasi umum di DKI dan sekitarnya semakin lebih baik.
Baca juga: Wacana Ganjil Genap 24 Jam di Jakarta, PSI: Efektif Turunkan Kemacetan atau Muncul Masalah Baru?
“Pada hari ini masih banyak wilayah di Jakarta yang belum terjangkau transportasi umum khususnya pinggiran Jakarta,” imbuh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
Dia berujar, Pemprov mestinya fokus pada pembenahan tranportasi umum, sehingga bisa menyasar pelosok. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keinginan masyarakat beralih ke trasportasi umum.
“Disinsentif untuk transportasi pribadi khusus nya motor sebaiknya dilakukan terakhir ketika transportasi umum sudah terintegrasi dan hadir di pelosok-pelosok daerah,” pungkasnya.
BERITA VIDEO : JAM KERJA PNS DIATUR IMBAS KEMACETAN
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor perlu kajian yang komprehensif. Wacana ini sempat digaungkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Tidak hanya dilihat dari segi traffic-nya tapi bagaimana (dampak) ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya terhadap penerapan itu,” ujar Syafrin.
Selain itu, Syafrin mengaku belum mendapat arahan soal rencana tersebut. Dia berjanji akan mengkaji lebih lanjut terkait usulan itu.
“Belum, karena kami harus melakukan kajian secara komprehensif,” imbuhnya.
(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Fitriyandi Al Fajri/faf)
| Lestarikan Alam Pulau Tidung, Mahasiswa IPB Tanam Pohon Mangrove hingga Transplantasi Karang |
|
|---|
| Keresahan Danu, Pengendara Motor, Soal Bunyi 'Tot Tot Wuk Wuk' Polisi saat Kawal Pejabat |
|
|---|
| Dana RT RW Naik, Ketua RW 14 Palmerah Jakbar Bersyukur: Ingin Renovasi Posyandu Sudah Mau Ambruk |
|
|---|
| Soal Parkir Liar Depan Labschool Rawamangun, Pramono: Mobil Mewah Jangan Merasa Memiliki Tempat Itu |
|
|---|
| Ajak Viralkan Mobil Pelat Merah Terobos Jalus Busway, Pramono: Bukan Zamannya Lagi Langgar Aturan! |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.