Pemkab Bekasi Gelar Workshop Pengelolaan Dana Desa, Diikuti Seluruh Camat dan Kades, Ini Tujuannya

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG --- Pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat harus transaparan dan akuntabel.

Demikian diutarakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi saat membuka kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, bertempat di Aula KH. Noer Ali Gedung Bupati Bekasi, Komplek Pemda Cikarang Pusat, pada Selasa (24/10/2023). 

Kegiatan itu diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

Sekda mengatakan, workshop yang diikuti oleh Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bekasi ini merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif dalam pengelolaan keuangan desa.  

BERITA VIDEO : STRATEGI TANGANI STUNTING DI KABUPATEN BEKASI

Dengan mengusung tema Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan, Sekda menuturkan hal ini penting dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Bekasi. 

"Saya berharap, workshop ini bisa menambah pengetahuan para kepala desa semua dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, profesional dan mandiri agar bisa lebih baik lagi," ujarnya. 

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa alokasi dana desa harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan dengan transparan.

Baca juga: Mantan Kades di Karawang Ditangkap Usai Korupsi Dana Desa Rp 720 juta, Terlilit Hutang Pilkades

Oleh karena itu, Pemkab Bekasi terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan tata kelola keuangan desa.

"Saya berharap, dapat mewujudkan desa-desa yang mandiri, produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi," imbuhnya.  

Terakhir, ia mengajak semua kepala desa untuk berpartisipasi aktif, agar dapat mengukir perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan desa dan pertumbuhan ekonomi desa.   

"Mari kita sama-sama mencari solusi yang tepat dan terukur, sehingga kita dapat mengukir perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan desa dan dalam pertumbuhan ekonomi desa," pungkasnya. 

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 2 BPKP Provinsi Jawa Barat, Jaya Rahmad mengatakan, tujuan digelarnya workshop ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil keuangan desa, serta meningkatkan kapasitas pegawai pemda dan pasar desa dalam mengelola pasar desa. 

"Selain itu juga mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengelola keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel," ujarnya. (maz) 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News