Partai NasDem Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Oleh Presiden, Ini Alasannya

“Kalau Jakarta kembali penunjukan, itu kembali ke Orde Baru. Jadi sudah tidak ada semangat desentralisasi, mau jadi ada diktator gitu ya atau gimana?,” ujar MTZ pada Rabu (6/12/2023).

Menurut dia, para wakil rakyat di Parlemen Senayan, Jakarta Pusat harusnya menolak RUU DKJ tersebut. Mereka juga masih ada waktu untuk mempertahankan sistem Pilkada dalam mencari figur Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta.

“Kan ini masih rancangan, kembalikan ke fungsi yang semula. Mudah-mudahan Fraksi PKS bisa menyuarakan dan mengembalikan ke kedudukan semula, dan fraksi lain juga saya mengharapkan, karena ini masalah mematikan demokrasi di Jakarta kalau seperti ini,” katanya.

MTZ mengatakan, sistem Pilkada di Jakarta tidak bisa disamakan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adapun DIY, kata dia, merupakan daerah khusus yang mengadopsi kesultanan.

“Sedangkan daerah lain seperti Papua dan Aceh (kekhususan) misalkan, tetap ada Pilkada. Harus tetap ada hak demokrasi rakyat,” imbuh MTZ yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Selain itu, kata dia, sistem Pilkada merupakan suatu bentuk semangat desentralisasi. Setelah sistem Orba tumbang, desentralisasi diberlakukan sehingga tiap-tiap daerah bisa mengurus urusnnya sendiri, sehingga pemerintah pusat bisa berkonsentrasi pada masalah yang lebih strategis.

“Jadi desentralisasi, tidak disentralkan (kewenangan dipusatkan) tapi dibagi-dibagi ke daerah, juga termasuk ke pemilihan kepala daerah, tergantung dengan masing-masing warga di sana. Mereka maunya yang mana, yang lebih pantas untum memimpin daerahnya,” ungkapnya.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti/m27/Fitriyandi Al Fajri/faf)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News