Partai NasDem Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Oleh Presiden, Ini Alasannya

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Selain itu, Partai NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta.

"Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

"Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," kata Taufik lagi.

BERITA VIDEO : IBU KOTA PINDAH KE IKN, DKI JAKARTA GANTI NAMA JADI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. 

Hal itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.

Menurutnya, jika Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara maka statusnya sama dengan daerah lain yang berhak ada perwakilan tingkat kota madya.

"Yang kemarin (RUU DKJ) baru perumusan dan kemudian persetujuan sebagai usul inisiatif DPR lalu akan dikirim ke Presiden. Presiden akan kirim Surpres beserta DIM. Kemudian pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama pemerintah," ucap dia.

PKS: Mau jadi diktator?

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Soalnya draf tersebut mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk Presiden dengan memperhatikan usul DPRD.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) menyinggung, pihak yang meloloskan RUU DKJ cenderung ingin menjadi diktator. 

Mereka dianggap tak memperhatikan hak politik warga Jakarta yang dapat memilih kepala daerahnya sendiri secara langsung.

BERITA VIDEO : JAKARTA MASA DEPAN, PEMINDAHAN IBU KOTA DAN TINJUAN MASA DEPAN JAKARTA DALAM PERSPEKTIF PEMDA SE-JABODETABEK

“Kalau Jakarta kembali penunjukan, itu kembali ke Orde Baru. Jadi sudah tidak ada semangat desentralisasi, mau jadi ada diktator gitu ya atau gimana?,” ujar MTZ pada Rabu (6/12/2023).

Menurut dia, para wakil rakyat di Parlemen Senayan, Jakarta Pusat harusnya menolak RUU DKJ tersebut. Mereka juga masih ada waktu untuk mempertahankan sistem Pilkada dalam mencari figur Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta.

“Kan ini masih rancangan, kembalikan ke fungsi yang semula. Mudah-mudahan Fraksi PKS bisa menyuarakan dan mengembalikan ke kedudukan semula, dan fraksi lain juga saya mengharapkan, karena ini masalah mematikan demokrasi di Jakarta kalau seperti ini,” katanya.

MTZ mengatakan, sistem Pilkada di Jakarta tidak bisa disamakan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adapun DIY, kata dia, merupakan daerah khusus yang mengadopsi kesultanan.

“Sedangkan daerah lain seperti Papua dan Aceh (kekhususan) misalkan, tetap ada Pilkada. Harus tetap ada hak demokrasi rakyat,” imbuh MTZ yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Selain itu, kata dia, sistem Pilkada merupakan suatu bentuk semangat desentralisasi. Setelah sistem Orba tumbang, desentralisasi diberlakukan sehingga tiap-tiap daerah bisa mengurus urusnnya sendiri, sehingga pemerintah pusat bisa berkonsentrasi pada masalah yang lebih strategis.

“Jadi desentralisasi, tidak disentralkan (kewenangan dipusatkan) tapi dibagi-dibagi ke daerah, juga termasuk ke pemilihan kepala daerah, tergantung dengan masing-masing warga di sana. Mereka maunya yang mana, yang lebih pantas untum memimpin daerahnya,” ungkapnya.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti/m27/Fitriyandi Al Fajri/faf)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News