Sepanjang 2023 Imigrasi Karawang Deportasi 19 WNA, Salah satunya Pengedar Narkoba baru Bebas Penjara

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG ---- Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mencatat telah mendeportasi Warga Negara Asing (WNA sebanyak 19 dideportasi sepanjang tahun 2023.

Salah satunya WNA asal Malaysia yang dideportasi merupakan pengedar narkoba dan baru keluar dari Lapas Karawang.

“Kami telah deportasi dari Januari sampai 10 Desember 2023 sebanyak 19 orang warga negara asing (WNA),” kata Kepala Imigrasi Karawang, Petrus Teguh Arianto, pada Rabu (20/12/2023).

Petrus mengatakan, 19 WNA yang dideportasi merupakan dari negara Malaysia sebanyak orang, Tiongkok empat orang, Filipina lima orang.

BERITA VIIDEO : LAYANAN PERCEPATAN PASPOR RESMI TERSEDIA DI IMIGRASI JAKARTA TIMUR

Kemudian Pakistan, Palestina, dan Yaman masing-masing sebanyak satu orang.

Rata-rata pelanggaran, belum melaporkan keberadaan atau ilegal, overstay dan tidak sanggup bayar denda serta mengganggu ketertiban masyarakat.

“Tapi ada satu WNA asal Malaysia yang dideportasi kasus peredaran narkoba berinisial WE. Setelah bebas dari Lapas Karawang jalani hukuman langsung kita deportasi," jelasnya.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Silmy Karim Prioritaskan Kantor Imigrasi Karawang Segera Bisa Layani E-Paspor

Menurut Petrus, rata-rata mereka yang dideportasi itu telah terbukti melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

WNA tersebut masih berada di Wilayah Indonesia meskipun masa berlaku izin tinggalnya telah habis lebih dari 60 (enam puluh) hari.

“Dalam pasal 78 ayat (3) dijelaskan bahwa bagi Orang Asing (OA) yang telah berakhir masa berlaku izin tinggalnya dan masih berada di Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari, maka dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan,” ungkapnya.

BERITA VIDEO : IMIGRASI SOEKARNO-HATTA BEKUK WARGA NEGARA ASING PENGGUNA PASPOR PALSU

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang kata Petrus, telah melakukan kegiatan pengawasan baik secara tertutup maupun terbuka. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, khususnya di Kabupaten Karawang dan Purwakarta.

“Secara berkala, kami telah melaksanakan fungsi intelijen untuk memastikan tegaknya kedaulatan negara. Setiap WNA yang berada di wilayah Kabupaten Karawang dan Purwakarta wajib memiliki izin tinggal yang sah dan masih berlaku,” tuturnya.

Tolak ratusan pemohon pembuatan paspor

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menolak ratusan warga yang ajukan pemohonan pembuatan paspor.

Penolakan dilakukan karena kurangnya persyaratan adminitrasi, namun lebih banyak ditolak karena terindikasi ingin menjadi pekerja migran indonesia (TPI) ilegal.

"Penerbitan paspor mulai 1 Januari sampai 10 Desember 2023 sebanyak 49.029. Dari jumlah itu 232 pemohon paspor ditolak," kata Kepala Imigrasi Karawang, Petrus Teguh Arianto, pada Rabu (20/12/2023).

Petrus menjelaskan, pemohon yang ditolak dalam pembuatan paspor kuat dugaan hendak keluar negeri untuk bekerja secara ilegal.

Artinya tidak melalui jalur resmi Dinas Tenaga Kerja maupun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Ditolak karena syarat kurang, tapi kebanyakan karena saat proses wawancara petugas mengindikasikan bahwa ini mau jadi PMI ilegal," ungkapnya.

Lanjut Petrus, warga pemohon paspor ketika ditanya berbelit dan juga beralasan hendak jalan-jalan, kunjungi keluarga maupun ibadah umroh.

Akan tetapi ketika ditanya lebih rinci, misalkan hendak soal pekerjaan, saldo di tabungan hingga alamat lengkap tujuan ternyata tidak jelas.

"Maka kami tolak permohonan pembuatan paspor," katanya.

Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, Kusmartono menambahkan dari 232 pemohon paspor yang ditolak sebesar 60-70 persen itu hendak menjadi PMI ilegal atau non prosedural.

Dia mengungkapkan, mereka yang ditolak diarahkan untuk menempuh jalur legal atau prosedurnya ke Dinas Tenaga Kerja daerah setempatnya.

"Kami tidak sertamerta menolak, tapi kami arahkan ke Disnaker bagi orang yang mau bekerja di luar negeri kita arahkan ke layanan terpadu satu atap agar calon PMI mengurusnya secara prosedur," katanya. (maz)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News