Jumlah PNS Karawang Semakin Berkurang, BKPSDM Catat 618 PNS Pensiun pada Tahun 2024

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang di tahun 2024 ini makin berkurang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang mencatat sebanyak 618 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pensiun di tahun 2024.

Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Sistem Informasi BKPSDM Karawang, Nendi Sopandi menyebutkan, catatan ini direkap BKPSDM secara reguler berdasarkan berdasarkan usia pensiun para PNS.

"Prediksi yang akan pensiun 2024 sekitar 618 orang. Bisa jadi bertambah karena ada yang meninggal, mengundurkan diri. Yang ini prediksi reguler berdasarkan usia," ujarnya pada Senin (8/1/2024).

Dia menerangkan, jumlah total ASN di Karawang saat ini ada 12.332 (kumulatif) yang terdiri dari PNS sebanyak 8.678 orang dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 3.654.

Baca juga: Tegaskan Indonesia Bukan Hanya Penonton Forum Internasional, Airlangga: Kita Memimpin

Baca juga: Banjir di Karawang Mulai Surut, Tersisa di Desa Karangligar yang Masih Banjir Tinggi

Menurut Nendi Sopandi, di tahun 2024 sebanyak 618 ASN diprediksi akan pensiun, maka jumlah tenaganya akan semakin berkurang.

"Di tahun 2023 yang pensiun karena batas usia ada 52 orang, kemudian ada 4 orang yang meninggal," terangnya.

Dia melanjutkan, sebenarnya jumlah ASN kurang, walaupun dahulu tahun 2009 jumlahnya 15 ribuan dan termasuk Kabupaten yang gemuk.

Namun sekarang jumlah ASN tersebut menyusut menjadi sekira 8 ribu.

"Cuman kita tutupnya karena kan PPPK ada 3 ribuan," tambahnya.

Baca juga: Airlangga Nilai Jawaban Prabowo pada Debat Presiden Bukan Teori, tapi Best Practice

Baca juga: Respon Putusan Bebas Haris Azhar dan Fatia, Luhut Serahkan pada Jaksa, Jaksa Bakal Ajukan Kasasi

Nendi Sopandi mengatakan, pengurangan ASN yang akan terjadi di 2024 sebetulnya ideal jika ada penambahan ASN, sehingga terkait informasi adanya pembukaan pendaftaran CPNS masih menunggu resminya.

"Sebenarnya sih harus ada penambahan ASN, tapi kebijakannya di pusat," pungkasnya.