Tekan Inflasi dan Lonjakan Kenaikan Harga di Tahun 2024, Begini Strategi Pemkab Bekasi

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI — Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi terus berupaya menekan inflasi dan lonjakan kenaikan harga bahan pokok.

Disdag Kabupaten Bekasi menyiapkan sejumlah langkah dan strategi dalam mengatasi kedua hal tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Bahan Pokok dan Penting (Gapokting) Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Helmi Yenti mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap harga untuk menjaga terjadinya inflasi.

Langkah itu menjadi salah satu cara yang wajib dijalankan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.

“Di tahun 2024 wajib melihat perkembangan harga, itu wajib," kata Helmi Yenti pada Selasa, 30 Januari 2024.

Baca juga: Melonjak Rp 9.000 Per Gram, Emas Batangan Antam di Bekasi Selasa Ini Dijual Segini, Cek Detailnya

Baca juga: BPN Karawang Tegaskan Program PTSL Gratis, Warga Diminta Laporkan Jika Ada Pungutan

Dia melanjutkan, Dinas Perdagangan Kabuapten Bekasi juga akan proaktif membangun kerja sama terhadap pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD daerah lain dan produsen di bidang kebutuhan pokok.

Helmi Yenti mengatakan, dalam proses pengawasan dan pengendalian inflasi juga dilakukan secara berlapis.

Pertama, dilakukan di tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lalu oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.

“Jadi pengawasannya dilaksanakan secara berlapis ke semua objek yang harus diawasi,” katanya. 

Untuk mewaspadai kenaikan harga di momen hari besar keagamaan, Helmi juga menegaskan pihaknya akan mengadakan kegiatan pasar murah.

Sebab, langkah proaktif ini sebagai upaya menyikapi lonjakan harga dan inflasi daerah.

"Upaya lain yang penting juga membangun kerjasama antar daerah untuk pemenuhan komoditas. Misal daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas," beber dia.

Dia menambahkan, Pemkab Bekasi juga akan meningkatkan MoU ke perjanjian kerja sama.

Baca juga: BPN Karawang Targetkan 40.000 Bidang Tanah Ikut PTSL 2024

Baca juga: Di Hadapan Ribuan Warga Brebes, Gibran Tegaskan PKH, KIS, dan KIP Lanjut, Kartu Tani Dihilangkan

Di tahun lalu sudah membuat kerja sama dengan wilayah yang menjadi produsen seperti Garut dan Subang.

"Di tahun 2024, kita akan melangkah perjanjian lainnya,” katanya. 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News