Berita Jakarta

Jika Gubernur Ditunjuk Presiden Sesuai RUU DKJ, PKS Yakin Rakyat Jakarta Bakal Berontak

Soalnya rencana itu bisa merampas demokrasi rakyat, di mana mereka berhak menentukan sosok pemimpin di Jakarta.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dedy
Warta Kota
ILUSTRASI NASIB DKI JAKARTA --- FGD Golkar DKI-Warta Kota menggelar forum diskusi mengenai Bagaimana Sistem Pemerintahan Jakarta Setelah Tak Lagi menjadi Ibu Kota? 

“Kenapa hak demokrasi dari rakyat Jakarta itu dicabut? Provinsi lain kayak Jawa Barat, Banten, Papua, Jateng, itu kan Gubernurnya dipilih melalui pemilihan daerah. Nah kalau Jakarta sebagai mantan Ibu Kota tiba-tiba tidak lagi menjadi ibu kota malah didiskriminasi. yaitu dicabut hak demokrasi rakyatnya,“ sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, teka-teki tentang pihak yang mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden RI mulai terkuak.

Pihak yang mengajukan hal itu dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) adalah Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982.

Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding membenarkan, bahwa pihaknya yang menggagas agar kepala daerah di Jakarta ditunjuk Presiden.

Usulan itu disampaikan saat Haji Oding yang juga menjadi Wakil Ketua Majelis Kaum Betawi ini, mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI terkait RUU DKJ beberapa waktu lalu.

“Kami mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh presiden, cost (biaya) politik lebih kecil, kemudian dampak keamanan juga dapat dihilangkan gitu,” kata Haji Oding pada Jumat (8/12/2023).

Haji Oding mengatakan, gagasan itu juga sudah disampaikan dalam lembaga adat yakni Majelis Kaum Betawi.

Lembaga itu mewadahi dua organisasi yakni Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Haji Oding dan Bamus Betawi yang dipimpin Riano P Ahmad.

Selain itu, kata dia, pertimbangan lain penunjukkan Gubernur secara langsung karena mereka menginginkan putra daerah menjadi pemimpin di Jakarta.

Dia berharap, putra daerah mendapat keistimewaan pasca Ibu Kota dipindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Di situ ada kompromi soal putra daerah menjadi salah satunya toh, di mana-mana juga ada privilese politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum Betawi,” ucap Haji Oding.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Fitriyandi Al Fajri/faf)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News 

 

Sumber: Wartakota
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved