Bapenda Jawa Barat Bakal Berikan Biaya BBN Gratis untuk Warga Jakarta yang Ingin Mutasi Kendaraan

TRIBUNBEKASI.COM, GAMBIR --- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mendukung langkah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI yang ingin menonaktifkan NIK.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan, penonaktifan NIK ini sangat membantu dalam administrasi kendaraan bermotor.

Ia pun mengaku, ketika NIK sudah tidak aktif lagi maka harus segera dilakukan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor.

Masyarakat pun tidak perlu khawatir jika NIK tidak aktif dan ingin balik nama kendaraan maka Bapenda membebaskan biaya BBN.

BERITA VIDEO : BAPENDA JAWA BARAT BAKAL BERIKAN BIAYA BBN GRATIS BAGI WARGA YANG SUDAH MENONAKTIFKAN NIK DI DKI JAKARTA

Dengan syarat, kendaraan tersebut harus segera di mutasi atau pencabutan berkas dari Polda Metro Jaya dan didaftarkan ke Polda Jawa Barat.

Selain itu, Dedi menyatakan program tersebut juga mendukung penegakan hukum berupa tilang elektronik yang dilakukan Ditlantas Polda Metro Jaya.

"Tadi kan dampaknya dari kepemilikan kendaraan ini kalau by name by address nya jelas, berdasarkan NIK nya, tadi terkait dengan ETLE nya jelas juga. Jadi nanti apabila ada pelanggaran bisa tepat sasaran kan," kata Dedi di Balai Kota DKI, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Ingin Komplain Soal Penonaktifan NIK, Warga KTP DKI Tinggal di Luar Jakarta bisa Tanya ke Kelurahan

Menurut Dedi, pihaknya sedang melakukan padanan data agar memudahkan pihaknya dalam mengirimkan surat menunggak pembayaran pajak.

Misalnya, pengiriman informasi penunggakan pajak itu bisa melalui aplikasi peduli lindungi karena ia berencana ingin integrasikan dengan data kendaraan.

"Jadi by name by address, NIK nya sudah ada dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita lakukan dengan cepat menurut saya," tuturnya.

Dedi menambahkan, pihaknya juga bakal antisipasi adanya oknum Bapenda atau Samsat yang bermain mata meloloskan perpanjangan STNK dengan nembak KTP.

Sebab, setelah semua data dipadankan, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem yang ada di Bapenda Jawa Barat.

"Kami berharap dengan adanya data yang sesuai KTP kepemilikannya, ya tidak memungkinkan untuk adanya acc KTP lagi kedepan," imbuhnya.

BERITA VIDEO : PEMPROV DKI AKAN NONAKTIFKAN NIK WARGA TAK TINGGAL DI JAKARTA