Dede Yusuf Heran UKT Kampus Negeri Naik Terus, Memangnya Terpengaruh Harga Telur dan Cabai?

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyoroti korelasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dan uang kuliah tunggal (UKT).

Uang kuliah tunggal adalah uang yang harus disetor ke kampus tiap semester oleh masing-masing mahasiswa.

Dede Yusuf juga menyoroti kenaikkan UKT yang mencapai 50 persen hingga 100 persen per tahun.

Menurut Dede Yusuf, status PTN BH disematkan ke kampus-kampus negeri dengan pemikiran dapat membantu universitas mencari pendanaan selain dari student body dan subsidi pemerintah.

Nyatanya, PTN BH belum berjalan sempurna.

"Kalau hanya sekadar menaikkan jumlah mahasiswa dengan pembiayaan dari mahasiswa itu sendiri, namanya bukan intisari dari peningkatan perguruan tinggi berbadan hukum. Sudah saja menjadi (kampus) swasta sekalian," kata Dede Yusuf, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/5/2024).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa Komisi X DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) untuk mengevaluasi pelaksanaan PTN BH.

Dede Yusuf juga mengkritik keras kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah kampus PTN yang tengah menjadi sorotan publik.

Baca juga: Biaya Kuliah di UI Makin Mahal, Mahasiswa Baru UI Harus Bayar UKT dan Iuran Pengembangan Institusi

Dia mengatakan kenaikan 50-100 persen seharusnya tidak boleh terjadi secara mendadak, melainkan secara bertahap.

"Mestinya secara bertahap tiap tahun ada kenaikan 10 persen, itu masih terbilang wajar," kata dia.

"Jika lonjakan terlalu besar, kita harus bertanya, inflasi apa yang menyebabkan harga pendidikan menjadi naik? Apakah mengikuti harga cabai atau harga telur?" sindir Dede Yusuf.

Dede Yusuf pun mengaku curiga adanya dugaan pemotongan subsidi pemerintah kepada PTN jadi penyebab masalah ini.

"Jangan-jangan pemerintah sudah tidak mensubsidi beberapa perguruan tinggi negeri. Seberapa jauh ini kan akhirnya kaitannya kita juga perlu telusuri, komponen-komponen apa yang menyebabkan angka pembiayaan pendidikan menjadi tinggi," kata dia.

Efek Negatif PTN BH

Secara terpisah, pengamat Pendidikan Doni Koesoema menilai realita yang berkembang saat ini, status PTN BH justru membuat masyarakat kesulitan mengakses perguruan tinggi negeri (PTN).

"Saya lihat hal itu justru membuat pendidikan tinggi kita jadi mahal karena proses otonomi kampus tidak disertai dengan transisi bagaimana dukungan dari pemerintah," kata Doni saat dihubungi wartawan.

Dalam Undang-undang Dikti, kata dia, Perguruan Tinggi Negeri memang harus berbadan hukum di mana harapannya adalah adanya otonomi untuk pengembangan kampus.

"Masalahnya, apakah dengan adanya PTN BH kampus memiliki otonomi? PTN BH yang seharusnya otonom bagi kampus untuk pengembangan radikal, melalui UU itu, praktiknya dilepas begitu saja," kata dia.

Dampaknya, proses otonomi kampus seperti bagaimana pengelolaan biaya kepegawaian, dosen, pemenuhan kelengkapan edukasi dan banyak yang sangat kompleks itu malah dibebankan kepada peserta perkuliahan.

"Ini regulasi tidak masuk akal, perhitungannya kan pemerintah menyusun proses transisi bertahap, masa menuju standar otonomi itu justru yang dibebankan kepada mahasiswa?" katanya.

Selain itu, Dony juga mengkritik soal kewajiban bagi PTN BH menyetorkan dana ke pemerintah dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"PNBP itu dilaporkan ke negara, masuk kas negara, terus dikucurkan lagi ke kampus kampus. Kan ngucurnya bukan main susahnya. Kenapa sampai rektor PTN mikirin PNPB? Bahkan ada yang ditangkap KPK, ya karena mereka didesak setor PNBP rata-rata Rp 330 miliar. Lalu rektor gimana dapat dananya?" papar Dony.

Pada kesempatan itu, Dony juga wanti-wanti ke perguruan tinggi swasta (PTS) agar tidak terburu-buru tergiur untuk mengalih status badan hukumnya.

Fenomena yang berkembang saat ini adalah biaya kuliah di PTN BH justru lebih mahal dari PTS.

"Niatnya kan ingin meratakan akses Pendidikan, PTN kan harusnya lebih murah. Namun mereka (PTS) harus berpikir emang mereka mau dikasih dana dari pemerintah kalau berubah jadi PTN BH?," kata Dony.

Karena uang kuliah di PTN BH tinggi, saat ini justru PTS berlomba-lomba menurunkan uang kuliahnya agar laku.

"Swasta harus murah, kalau mahal tidak laku," kata Dony.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com