Megawati Tolak Revisi UU TNI-Polri, Ada Kecenderungan Menyetarakan Kedudukan TNI dan Polri

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara tegas menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri.

Megawati menilai, revisi UU TNI dan Polri tak sesuai ketentuan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini melihat ada kecenderungan menyetarakan kedudukan TNI dan Polri dalam naskah revisi tersebut.

Hal ini dipaparkan Megawati ketika menjadi pembicara pada hari kedua Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo 2024 di iNews Tower, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

"Nanti kalau saya ngomong gini, (nanti ada yang bilang) 'Bu Mega enggak setuju', ya enggak setuju lah yang RUU TNI-Polri gitu," kata Megawati.

Menurut Megawati, pada naskah revisi tersebut ada kecenderungan menyetarakan kedudukan TNI dan Polri.

"Tap MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, lho kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Ya sudah enggak usah deh ini dulu," ujar Megawati.

Karenanya, Megawati menyatakan dirinya menolak revisi UU TNI dan Polri yang tengah bergulir di DPR RI.

"Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya, kalau AURI punya pesawat, berarti polisi punya pesawat dong. Itu pemikiran saya," ucapnya.

Dia berpendapat, revisi UU TNI dan Polri harus melihat TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

"Ada yang bilang, oh enggak gitu, Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, ndak perlu disetarakan-setarakan gitu, apa toh maunya," imbuh Megawati.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com