Sering Tak Dibayar, Jasa Sablon di Bekasi Tolak DP Dibawah 80 Persen untuk Cetak APK Parpol Pilkada

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI TIMUR --- Seorang pengusaha sablon di Kota Bekasi menyatakan menolak menerima Down Payment (Dp) atau pembayaran tanda jadi di bawah 80 persen, khusus untuk partai politik (Parpol), yang memesan jasa cetak produk Pilkada.

Seperti disampaikan seorang pengusaha sablon asal Bekasi Timur, Angga Suprisna (33), alasan dirinya menolak DP dibawah 80 persen, sebab dirinya pernah tidak dibayar ongkos sisanya sekitar Rp 7 jutaan.

“Jadi kami untuk menerima order Pilkada minimal DP-nya 80 persen baru saya kerjain, kalau DP-nya 50 persen tidak berani, takutnya rata-rata saya kan udah pernah kejadian ternyata si caleg ini tidak jadi caleg, itu sisanya tidak dibayar, kurang lebih Rp 7 jutaan, itu tahun 2019,” kata Angga, pengusaha sablon, Sabtu (24/8/2024).

Di Pilkada 2024 ini, Angga mengatakan baru menerima satu pesanan dari Partai Nasdem yang memesan kaos untuk dibagi-bagikan ke daerah.

BERITA VIDEO : HUT RI BAWA BERKAH PENGUSAHA SABLON DI KOTA BEKASI

"Nasdem saat itu pesan 7.500 pcs dengan waktu dateline tiga hari. Kaos itu dibagikan ke daerah Sumatera. Alhamdulilah dari Partai Nasdem ini aman, sudah lunas dibayar. Soalnya yang pesan ini sudah pernah jadi gubernur dan dua kali ikut, makanya saya percaya," tutur ayah dua anak ini.

Sebenarnya, kata Angga, di Pilkada 2024 ini banyak parpol yang memesan alat peraga kampaye (APK). 

Namun karena si pemesan hanya sanggup membayar DP 50 persen atau bahkan ada yang DP 30 persen, maka, kata Angga, dirinya menolak menerima pesanan tersebut.

Baca juga: HUT Ke-77 RI Bawa Berkah bagi Pengusaha Sablon di Kota Bekasi

"Sekali lagi bukan saya menolak rezeki, tapi saya mengantisipasi saja, agar yang sudah-sudah enggak mau sampai terjadi lagi," ucap Angga yang sudah 21 tahun menjalani bisnis sablon ini.

Biasanya, kata Angga, APK yang paling banyak dipesan umumnya spanduk, banner dan kaos.  

Dikatakan Angga, Pilkada seharusnya menjadi momen bagi pengusaha sablon untuk meraup keuntungan lebih.

“Pilkada itu seharusnya bisa dapat penghasilan lebih, tapi sekali lagi fifty-fifty ya sebab pengerjaan pembayarannya suka kurang tepat. Soalnya di tahun 2019 kemarin saya ada yang nyangkut tuh tidak dibayar,” tutur Angga.

Selain dari Pilkada, omzet yang bisa didapat pengusaha sablon biasanya dari momen sebuah event, acara 17-an, event komunitas, seperti komunitas motor, mobil, karang taruna, dan masih banyak lagi, 

(Sumber : TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra/m37)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q