Cak Imin Imbau Pemerintah Serius Sikapi Aksi Hakim se-Indonesia Mogok Massal Tuntut Kenaikkan Gaji

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai sikap para hakim se-Indonesia menggelar aksi cuti massal adalah aspirasi sekaligus kritik yang harus diwujudkan.

"Saya kira wajar para hakim kita mengajukan Hak Keuangan dan Fasilitas. Karena memang mereka bekerja bukan untuk pribadi, tapi untuk tegaknya rule of law di negara kita. Ingat, kita ini negara hukum, kalau hakimnya tidak kita perhatikan, mana mungkin hukum bisa ditegakkkan dengan baik," tegas Cak Imin, Selasa (8/10/2024).

Salah satu agenda aksi ‘mogok’ kerja atau cuti bersama para hakim se-Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi ke pimpinan Mahkamah Agung di Gedung MA, Senin (7/10/2024).

Para hakim tersebut menyuarakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim yang selama ini terabaikan dalam 12 tahun terakhir.

BERITA VIDEO : MESKI KERJAANNYA MENTERENG, AYAH HAKIM EMAN HERAN ANAKNYA HIDUP SEDERHANA

Untuk itu Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.

"Oya saya baru mendapat kabar ini kemarin, dan tentu ini harus disikapi serius oleh pemerintah. Hakim itu tulang punggung penyelesaian perkara, mereka juga bagian penting dari pilar demokrasi kita di bidang yudikatif," ucapnya.

Sebelumnya, Solidaritas Hakim Indonesia menyodorkan draf revisi PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim ke Mahkamah Agung. 

Baca juga: Pertimbangan Hakim Idealnya Naik Gaji, Humas PN Kota Bekasi: Mereka Kerja dari Pagi Sampai Malam

Salah seorang koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Jusran Ipandi menyampaikan audiensi dengan MA dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu agenda utama dalam rangkaian aksi ini.

Dalam audiensi dengan MA, Solidaritas Hakim Indonesia diwakili oleh tim pertama sedangkan pertemuan dengan Kemenkumham diwakili oleh tim kedua. 

“Kedua pertemuan tersebut diadakan untuk melakukan rapat dengar pendapat antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu kesejahteraan  dan perlindungan profesi Hakim,” ujar Jusran.

Solidaritas Hakim Indonesia juga mendorong RUU Contempt of Court segera disahkan. RUU ini mengatur perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).

Pakai pita putih

Sebanyak 30 hakim termasuk ketua dan wakil yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi Kelas I A, kompak mengenakan pita putih selama lima hari.

Humas PN kota Bekasi Kelas 1, Suparman, mengatakan, lima hari penggunaan pita putih oleh 30 hakim di PN Kota Bekasi itu terhitung sejak Senin (7/10/2024) hingga Jumat (11/10/2024).

“Insyallah sampai tanggal 11 Oktober 2024 kami (hakim) mengenakan pita putih ini,” kata Suparman, Selasa (8/10/2024).

Suparman menjelaskan alasan seluruh hakim dan juga dirinya mengenakan pita putih adalah sebagai bentuk perlawanan atau protes untuk menuntut kenaikan gaji.

Tidak hanya mengenakan pita saja, para hakim juga memasang spanduk dengan berisikan tulisan pernyataan dukungan untuk pihak yang tengah berjuang meminta hak kenaikan gaji.

Dukungan kenaikan gaji diberikan untuk menjamin kebutuhan para hakim.

Sebelum memasang pita di kain baju sisi lengan kiri, para hakim terlebih dahulu melakukan doa bersama.

“Kami (para hakim) memberikan dukungan secara moral ya kepada rekan-rekan hakim yang lagi berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia tentunya, kami memberikan dukungan kepada solidaritas hakim Indonesia yang saat ini lagi berjuang di Jakarta,” jelasnya.

Walaupun diinfokan para hakim akan menggelar cuti masal, nanun Suparman menuturkan proses sidang di tempatnya bertugas akan rutin berjalan.

“Untuk perkara-perkara yang tahanannya tidak bisa diperpanjang lagi, insyaallah tetap sidang ya, denganmemakai pita putih ya di lengan, yang sekarang lagi kami gunakan ini, karena kami tetap harus berani pelayanan terbaik bagi pencari keadilan,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Suparman menyampaikan secara normal, gaji untuk hakim seharusnya sudah mengalami kenaikan.

Sebab hakim tidak hanya bekerja hingga waktu malam, dan tidak hanya pagi atau siang saja.

Tidak hanya itu, hakim juga tidak bekerja di kantor aja, tapi saat di rumah pun juga tetap bekerja. 

Karena membuat suatu putusan tidak dapat dikerjakan di kanto saja.

Teruntuk di kantor diperuntukkan untuk sidang, lalu guna menentukan putusan diperlukan pengerjaan di rumah.

“Jujur saja untuk gaji sejak tahun 2012 hingga sampai sekarang belum ada perbaikan, pegawai yang lain sudah naik berkali-kali ya, sedangkan kami belum ada kenaikan, secara normal seharusnya sudah naik ya, tapi tidak tahu kenapa sampai saat ini belum ada perbaikan,” pungkasnya.

(Sumber : Wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti/m27/TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra/m37)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.