Mantan Ketua KPK Abraham Samad Desak KPK Periksa Jokowi dan Keluarganya

Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.

"Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," ujar Jokowi.

Jadi Petunjuk

Penilaian OCCRP juga direspons PDI Perjuangan. 

Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli menyatakan, rilis yang dikeluarkan oleh OCCRP tersebut mestinya menjadi petunjuk awal bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya.

"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak hukum lainnya, seperti Polisi dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," kata Guntur

Namun selain rilis OCCRP, dugaan korupsi yang menyangkut Jokowi dan keluarganya juga sempat disampaikan berbagai pihak.

"Sebagaimana selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya alm Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution menantu Jokowi," ujar Guntur.

"Juga laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotesme (KKN) Dinasti Jokowi," katanya.

Kemudian ia menilai, OCCRP pasti memiliki bukti kuat sehingga mengeluarkan rilis tersebut. Guntur menyebut, KPK bisa bekerja sama dengan OCCRP guna mengusut kasus yang menyeret Jokowi dan keluarganya.

"Sebagai organisasi ternama di dunia, tentu saja OCCRP memiliki bukti yang kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai salah seorang pemimpin terkorup di dunia.

Dan semestinya dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu bisa bekerjasama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya," tegas Guntur.

Lebih lanjut, dia mengatakan, seharusnya KPK mengejar kasus yang dipastikan menimbulkan kerugian besar.

Bukan, malah mengkriminalisasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.