Efisiensi Anggaran Pemprov DKI Jakarta: Pangkas Perjalanan Dinas hingga Tak Rapat di Hotel

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta terpilih Rano Karno alias bang Doel buka suara terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Bersama Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Rano Karno akan melakukan efisiensi anggaran di pemerintahan Daerah Khusus Jakarta.

Rano Karno mengaku ia dan Pramono Anung akan mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran, salah satunya melalui pengurangan perjalanan dinas.

"Kebetulan kalau perjalanan dinas Jakarta enggak terlalu jauh," kata Rano Karno baru-baru ini.

Menurutnya, dengan beroperasinya pemerintah pusat di Jakarta, dia mengaku tak kesulitan untuk mengirit biaya perjalanan dinas.

Tetapi, yang paling berdampak adalah kepala daerah yang tinggal jauh dari Jakarta.

Baca juga: Pj Bupati Bekasi Minta Pejabat OPD Rumuskan Efisiensi Anggaran

"Teman-teman kita yang perjalanan dinas ke Jakarta karena harus koordinasi ke pusat. Mungkin tidak semua, 50 persen dikurangi supaya koordinasi dengan pemerintah pusat tetap terjadi," jelas dia.

Selain itu, kata pria yang akrab disapa Bang Doel, efisiensi anggaran juga akan dilakukan di setiap pelaksanaan rapat.

"Kemudian, rapat-rapat enggak perlu di hotel. Tapi jangan juga semua dipotong habis, kasihan hotel yang lain, okupansinya akan semakin menurun," ucap bang Doel.

Bang Doel juga memastikan, bahwa program kampanye Pram-Doel tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. 

Sehingga, semua program yang dikampanyekan pada Pilkada 2024 lalu tidak akan terganggu.

Dia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI cukup merealisasikan program kampanye lalu.

Apalagi, menurutnya, Jakarta termasuk provinsi yang bisa mandiri.

"Secara APBD Jakarta itu sebetulnya mandiri. Sangat bisa untuk hidup mandiri," ujarnya.

Pihaknya, kata dia, setelah mendapat laporan dari Tim Transisi Pram-Rano. Adapun efisiensi anggaran yang bisa dilakukan di Jakarta berkisar Rp 38 miliar.