Percepatan Pembangunan, Fraksi PDIP Kabupaten Bekasi Inisiasi Raperda Data Desa Presisi

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bekasi inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa Presisi.

Kehadiran data desa presisi itu diharapkan mampu percepatan dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, menekankan pentingnya keakuratan data sebagai kunci utama dalam proses perencanaan pembangunan.

Menurutnya, data yang presisi akan membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Data yang akurat dan terukur akan menjadi alat penting bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya pada Sabtu (22/2/2025).

Untuk merealisasikan Raperda ini, kata Nyumarno, Fraksi PDI Perjuangan telah mengundang dan mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Prof. Sofyan Sjaf, penggagas konsep Data Desa Presisi sekaligus Dekan Fakultas Ekologi Manusia di IPB University.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Senin 24 Februari 2025 Besok

Baca juga: SIM Keliling Kabupaten Bekasi Senin Besok 24 Februari 2024 di SGC Mall Cikarang

Dalam beberapa kali pertemuan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih kala itu.

Lalu, anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bekasi Rieke Diah Pitaloka, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Plt Kepala Bappeda, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD), Kepala Dinas Diskominfo, serta Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut dipaparkan dan dibahas pemanfaatan data desa presisi sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, Big data berbasis data Desa Presisi ini bertujuan juga untuk mengakhiri polemik terkait data, pengumpulan data bisa lebih efisien dan efektif, menampilkan kondisi terkini Desa/Kelurahan, menghitung cepat ukuran-ukuran pembangunan, waktu data relatif cepat tig bulan sekali) dan kemudian data ini bisa menjadi basis perencanaan serta implementasi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Raperda ini nanti meskipun inisiasi awal dari PDI Perjuangan, nantinya akan masuk dalam usulan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi.

Fraksi PDI Perjuangan akan berkomunikasi intens dengan pimpinan dan anggota Komisi I di DPRD, emudian dengan Bapemperda, Lintas Komisi, Lintas Fraksi dan Pimpinan DPRD untuk mendukung percepatan prmbahasan Raperda ini.

Baca juga: Jadwal SIM Keliling Karawang Senin Besok, 24 Februari 2025, di Pospol Dawuan Hingga Pukul 14.00

Baca juga: SIM Keliling Kota Bekasi, Senin 24 Februari 2024 Besok, di Burger King Harapan Indah, Cek Syaratnya

"Mudah-mudahan ini naskah akademik dan draft Raperdanya bisa selesai secepatnya sehingga bisa segera dibahas pada bulan Maret nanti,” kata dia.

Sementara itu Prof. Sofyan menjelaskan bahwa konsep Data Desa Presisi mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendidikan, kebudayaan, sandang pangan dan papan, infrastruktur, lingkungan hidup, kehidupan sosial, hukum dan HAM, hingga pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial.

“Data ini cukup komplit dan terukur sampai ada data tiap rumah. Nah di Kabupaten Bekasi sudah ada beberapa kecamatan yang menerapkan data desa presisi, salah satunya adalah Muaragembong,” kata dia.