Efisiensi Anggaran, DPRD Karawang Minta Pemda Jangan Turunkan Kinerja dan Pelayanan ke Masyarakat

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman meminta agar pemerintah daerah (pemda) tidak menurunkan kinerja dan pelayanan ke masyarakat.

Hal itu menyusul adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

"Ya tentunya saya kira efisiensi jangan dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja dan pelayanan ke masyarakat," kata Dian Fahrud Jaman ketika dihubungi pada Selasa (25/2/2025).

Dian Fahrud Jaman meminta Pemkab Karawang agar tetap mengoptimalkan dan memaksimalkan anggaran tersebut. 

Menurutnya, pemda perlu berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan program kerja agar efisiensi anggaran tidak berdampak negatif pada masyarakat.

“Pemerintah harus bekerja dengan inovasi dan kreativitas agar masyarakat tidak terdampak oleh kebijakan ini,” katanya.

Baca juga: Ungkap Penyebab Kematian Pasutri di Kontrakan, Polisi Gelar Olah TKP

Baca juga: Sudah 11 Bulan Mengontrak, Pasutri yang Tewas di Kontrakan Dikenal Tertutup dengan Tetangga

Baca juga: BREAKING NEWS : Pasutri di Cikarang Tewas di Kontrakan, Suami Gantung Diri, Istri Terbaring di Kasur

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: Lagi, PT Honda Prospect Motor Butuh 15 Orang Operator Forklift

Sekali lagi, Dian Fahrud Jaman berharap efisiensi anggaran ini tidak sampai mengganggu kualitas pelayanan publik, baik soal infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan.

"Kebijakan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunnya kinerja. Justu harus menjadi motivasi agar pelayanan publik tetap maksimal,” ujarnya.

Dia menambahkan, DPRD segera membahas hasil dari efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.

Ketua DPD NasDem Karawang itu menegaskan, anggaran yang terkena efisiensi jangan menyangkut dan bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

"Terkait efisiensi ini tentu akan di bahas terlebih dahulu oleh Banggar (Badan Anggaran) DPRD sebelum ditetapkan," tandasnya.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.