Demo Ojol

Butuh Uang Harian, Sejumlah Driver Ojol di Kota Bekasi Tak Ikut Mogok Massal Tetap Aktifkan Aplikasi

Ia beranggapan saat ini pendapatannya sebagai pengemudi Ojol tengah dirasa kurang, sehingga berniat untuk mengejar target.

Penulis: Rendy Rutama | Editor: Dedy
Istimewa/TribunBekasi.com
DRIVER OJOL MOGOK MASSAL --- Driver online di Karawang, Jawa Barat bakal mematikan aplikasi dan mogok massal pada Selasa (20/5/2025). Sementara di Kota Bekasi, sejumlah pengemudi Ojol memilih tidak ikut mogok massal dan tetap mengaktifkan aplikasi untuk menerima order. 

Ketua Umum GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, pelanggaran potongan biaya oleh aplikator telah merugikan pengemudi. 

"Saat ini, potongan dari pendapatan mitra diklaim bisa mencapai hampir 50 persen, jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang diatur dalam Kepmenhub KP No.1001/2022," tutur Igun kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025). 

Menurut Igun, aksi ini juga menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menindak tegas perusahaan aplikasi transportasi daring yang dianggap melanggar regulasi.

"Jika pemerintah tidak bertindak, maka kami yang akan bertindak. Tidak ada ampun bagi aplikator pelanggar regulasi," tegasnya.  

BERITA VIDEO : SEJUMLAH DRIVER OJOL LEBIH PILIH TETAP NARIK DI TENGAH RENCANA DEMO BESAR-BESARAN

Menurut Igun, aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap lemahnya penegakan regulasi oleh pemerintah yang dinilai merugikan para pengemudi. 

Setidaknya ada lima tuntutan dalam aksi 205 besok, di antaranya: 

- Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022. 

- Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan aplikator. 

- Penetapan potongan maksimal 10 persen bagi aplikator dari pendapatan mitra pengemudi. 

- Revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapusan sistem seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan mitra. 

- Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.

Igun menjelaskan, aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan akan menyasar sejumlah titik strategis di Jakarta. 

"Aksi akan berpusat di beberapa lokasi, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor perusahaan aplikasi, serta berbagai lokasi lain yang berkaitan dengan layanan transportasi daring," tambahnya. (M37)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved