Kepsek Lakukan Pungli, Sejumlah Guru SMAN 9 Tambun Selatan Ikut Diperiksa di KDC Wilayah III Jabar

TRIBUNBEKASI.COM, TAMBUN SELATAN --- Pihak SMAN 9 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi kini tengah mencari pengganti Kurniawati, Kepala Sekolah, yang dinonaktifkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) usai didemo ratusan pelajar terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada Selasa (3/6/2025).

"Iya betul (Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati--red) dinonaktifkan oleh pak Gubernur, tapi saya tidak tahu kapan persisnya," kata Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, Kamis (5/6/2025).

Bahkan kata Sahri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat saat ini tengah melakukan audit terhadap Kepala SMAN 9 Tambun Selatan terkait dugaan pungutan liar kepada siswanya.

Namun, kata Sahri, dirinya tidak mengetahui audit tersebut apakah menyasar keuangan sekolah atau pribadi Kurniawati sebagai Kepala SMAN 9 Tambun Selatan.

"Tapi untuk audit itu benar," ucap Sahri.

Sahri menuturkan saat ini sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan tengah dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat guna dimintai keterangan perihal masalah internal sekolah mereka.

Baca juga: Pungli di SMAN 9 Tambun Selatan: Orang Tua Bayar Rp 500 Ribu, Fasilitas Sekolah Tak Juga Dibangun

Pihak internal sekolah juga tengah membahas pengganti sementara posisi Kurniawati usai dinonaktifkan orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

"Sedang dibahas di internal," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, ratusan pelajar kelas X dan XI atau 10 dan 11 di SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025).

Demo tersebut menuntut kepala sekolah (Kepsek) mereka bernama Kurniawati. 

Seorang pelajar kelas XI berinisial RP mengatakan aksi itu menyoroti praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan diantaranya untuk pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala.

RP mengaku telah dimintai sejumah uang dengan maksud dari pihak sekolah guna biaya akademik dan non-akademik sejak 2023 lalu.

"Katanya untuk gedung, tai sampai sekarang masih gini-gini aja, orangyua saya sudah bayar setiap tahun Rp 500.000," kata RP, Kamis (5/6/2025).

RP menjelaskan biaya pembangunan gedung tersebut disalurkan sekali kurun waktu satu tahun dengan nominal tidak dibatasi besarannya.

Lalu untuk pengadaan alat pendingin ruangan mushala, per kelas diminta menyumbang Rp 20 ribu setiap hari.